Soal Dugaan Korupsi di Kredit Macet, Ini Tanggapan dari LPEI

by
Soal Dugaan Korupsi di Kredit Macet, Ini Tanggapan dari LPEI thumbnail

Foto: Petugas Indonesia Computerized Fingerprint Identification System (Inafis) dan Puslabfor Mabes Polri melakukan olah Kawasan Kejadian Perkara (TKP) kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (24/8/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia РKasus kredit macet di Forum Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memasuki babak baru, yakni disidik atas dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.

Kejagung menyebutkan kronologi perkara ini bermula dari Indonesia Eximbank telah menawarkan fasilitas pembiayaan kepada Team Walet, Team Johan Darsono, Duniatex Team, Team Bara Jaya Primer, Team Arkha, PT. Cipta Srigati Lestari, PT. Lautan Harmoni Sejahtera dan PT. Kemilau Cita-cita Prima serta PT. Kemilau Kemas Timur.

Pembiayaan kepada para debitur ini juga sesuai dengan laporan sistem berita manajemen resiko dalam posisi colektibility 5 atau macet per tanggal 31 Desember 2019.



Menanggapi hal ini Corporate Secretary LPEI Agus Windiarto mengungkapkan pihaknya akan terus mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Hal ini juga adalah bentuk tanggung jawab LPEI dalam dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (correct corporate governance).

“LPEI berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kapasitas perjuangan untuk mendukung sektor berorientasi ekspor sesuai dengan mandat. Kami menghargai perhatian dan dukungan media kepada LPEI dalam menjalankan mandatnya dan membantu pemulihan ekonomi nasional,” kata Agus saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Jumat (2/7/2021).


Dalam perkembangannya, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Belia Bidang Tindak Pidana Spesifik (Jampidsus) Kejagung telah memeriksa 6 orang terkait kredit macet Rp 683,6 miliar di Team Wallet, yaitu PT Jasa Mulya Indonesia (JMI), PT Mulya Walet Indonesia (MWI) dan PT Borneo Walet Indonesia (BWI).

Kepala Sentra Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa LPEI di dalam penyaluran kredit diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non performing mortgage (NPL) pada 2019 sebesar 23,39%.

“Dimana berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp 4,7 triliun, dimana jumlah kerugian tersebut penyebabnya ialah dikarenakan adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),” ujarnya.

Selanjutnya, tutur Leonard, berdasarkan commentary di laporan keuangan 2019, pembentukan CKPN di tahun 2019 meningkat 807,74% dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada profitabilitas (keuntungan). Kenaikan CKPN ini untuk mengkover potensi kerugian yang akan terjadi naiknya angka kredit bermasalah di antaranya disebabkan oleh ke – 9 debitur tersebut di atas.

“Bahwa salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan kepada LPEI tersebut ialah Grup Walet yaitu PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia dimana selaku Direktur Primer dari 3 (tiga) perusahaan tersebut ialah Sdr. S,” ujarnya.

“Pihak LPEI yaitu tim pengusul, kepala Departemen Unit Urusan ekonomi, Kepala Divisi Unit Urusan ekonomi dan Komite Pembiayaan tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Kebijakan Pembiayaan LPEI,” tambah dia.

Akibatnya, hal tersebut di atas menyebabkan debitur dalam hal ini Team Wallet yaitu PT. Jasa Mulya Indonesia, PT. Mulya Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia dikategorikan macet sehingga mengalami gagal bayar sebesar Rp 683,6 miliar yang terdiri dari nilai pokok Rp 576 miliar dan denda serta bungan Rp 107, 6 miliar.



[Gambas:Video CNBC]



(rah/rah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *