LOLU UTARA, MERCUSUAR – Ratusan masyarakat Watusampu dan Buluri yang mengasnamakan Aliansi Palu Monggaya, Rabu (10/1/2018) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD kota Palu sebagai aksi penolakan peraturan daerah (perda) nomor 13  tahun 2016.

Perda nomor 13 tahun 2016 yang mengatur tanggungjawab sosial lingkungan berupa  Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai dibuat secara tidak profesional dan sarat dengan kepentingan pribadi maupun golongan, serta dinilai berlawanan dengan peraturan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan beberapa peraturan lainnya.

Koordinator Lapangan, Fajar Maulana mengatakan, perda CSR tidak mengajukan pada UU  25 tahun 2007 sehingga perlu direvisi agar tidak berlawanan pada UU tersebut. Apalagi, lanjutnya, sejak tahun 2007 diberlakukannya UU tersebut baik pemkot Palu tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Palu yang bermukim di sekitar perusahaan tambang galian C maupun tambang-tambang lainnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Sophian Aswin, yang saat itu penerima langsung massa aksi mengatakan akan melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan massa serta Pemkot Palu pada Senin (15/1/2018) mendatang.

Sophian menjelaskan, perda tersebut sudah disusun sesaui UU terkait. Namun dirinya akan tetap melakukan peninjauan kembali jika memang ada isi dari perda tersebut yang dinilai merugikan masyarakat.

“Saya kira semuannya sudah sesuai, tapi Senin mendatang kita akan bicarakan bersama,” jelasnya.

Lanjutnya, walaupun dinilai berlawanan dengan UU, Perda tersebut sudah dibuat sebagaimana mestinya dan sudah mengikuti aturan yang berlaku.

Penjelasan Sophian selanjutnya ditambahkan anggota DPRD Kota lainnya yang juga anggota Badan Pembentukan Perda (Baperda), Rizal Dg. Sewang. Menurut Rizal, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu, sesungguhnya telah melalui pembahasan yang panjang dan telah melalui kajian – kajian dari akademisi, serta semua stakeholders sebelum ditetapkan menjadi perda. Apalagi Perda ini adalah inisiatif DPRD, sehingga pembahasannya lebih panjang dari Perda pada umumnya.

“Sebenarnya Perda Nomor 13 Tahun 2016 ini, adalah bentuk kependulian DPRD atas keresahan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang tidak mempedulian masyarakat sekitar serta lingkungan. Makanya, DPRD berinisiatif melahirkan Perda ini,” jelasnya.

Terkait dengan tidak dimasukannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman Modal, karena dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, hanya mewajibkan pencantuan Undang – Undang terkait pada naskah akademik. Sementara dalam Perda, bisa tidak dicantumkan karena isinya sangat baik.

“Sebenarnya, tidak ada masalah tidak dimasukkannya Undang – Undang Nomor 40 dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2017, karena sudah masuk di naskah akademiknya,” jelas Anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. RES

 

Resti Ananda Putri

View all posts