TANAMODINDI, MERCUSUAR- Terkait polemik tapal batas Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu selatan dengan Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi yang sampai hari ini masih bersengketa, maka Wali Kota Palu, Hidayat meminta kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk segera mengidentifikasi lahan yang merupakan milik negara di dua wilayah yang berbatasan itu.

Hidayat mengatakan, BPN sebaiknya sesegera mungkin mengidentifikasi dan menetapkan lahan yang belum dikuasai atau menjadi lahan negara dan belum terkelola, sehingga tidak menjadi klaim di masyarakat.

“Parahnya saya dapat info sudah banyak keluar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), padahal tanah itu tanah negara dengan luas 190 hektare,” kata Hidayat, dalam rapat koordinasi tentang perbatasan wilayah Kota Palu Kelurahan Petobo dan Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi, Selasa (15/8/2017) diruang kerjanya yang dihadiri Kepala PN Palu, Kepala Kejari, Dandim 1306 Donggala, Sekretaris Kota Palu, Wakil Walikota dan perwakilan Kantor BPN Palu.

Hidayat menyampaikan, bahwa pemerintah membutuhkan lahan tersebut untuk dua hal yakni perluasan lahan bandara, untuk dijadikan embarkasi haji dan lahan untuk asrama TNI Angkatan Udara dengan luasan sekitar 2 hektare, dimana titiknya diambil pada perbatasan lahan antara Kelurahan Petobo dan Dusun Ngatabaru.

Persoalan soal batas ini adalah keinginan masyarakat Kota Palu, khusunya warga Petobo dengan mengsulkan agar dimasukan seluas 800 meter per segi ke dalam wilayah Kota Palu, namun ternyata usulan itu tidak diakomodir dalam keputusan.

“Pada dasarnya, Masyarakat petobo sangat respon dengan harapan pemerintah dan menganggap kawasan ini sebagai kawasan bebas atau status quo,” imbuhnya.

Hasil dari pertemuan itu, nanitnya akan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Sigi, sebab Pemkot dalam posisi lemah untuk pembangunan ruang publik sebab tidak memiliki lahan, maka harapan Pemkot agar lahan itu dapat dibebaskan.

Permohonan itu ditetapkan dari Surat Keputusan Guburnur terkait penetapan tapal batas, sehingga jika ingin menggugurkan SKPT harus segera diletakan lebih dulu tapal batas, sehingga jika masuk wilayah Sigi  namun SKPT keluar dari Palu, maka secara otomatis gugur begitupun sebaliknya.

Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Palu, Bambang Yudho mengatakan, harus jelas dulu teritorialnya baru akan ditetapkan sebagai lahan negara. Dan jika berbicara ganti rugi tidak diperbolehkan ada ganti rugi diatas tanah Negara.

“Jika memang itu adalah tanah bebas maka harusnya tidak ada penguasaan masayarakat, secara fisik nyata telah ada pengusaan fisik dari masyarakat, dan tidak dapat dikatakan mereka mengusai tanah Negara secara tidak sah sebab dokumen yang dikeluarkan lurah secara hukum perdata sah,sehingga tidak mungkin dihapuskan saja,” jelasnya. ABS

 

 

Harian Mercusuar

View all posts