PALU, MERCUSUAR – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng meminta kepada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng untuk mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masalah lingkungan dan pertumbuhan warga miskin.

“Walhi Sulteng mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Miyono mengantikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) yang sebelumnya dijabat oleh  Purjoko,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng, Aries Bira.

Menurutnya, didepan mata ada situasi ekonomi yang penting untuk menjadi konsen bersama terutama pejabat BI Perwakilan Sulteng yang baru.

Mengutip laporan BI Perekonomian Provinsi Sulteng pada triwulan 2016, kata Aries, ekonomi mampu tumbuh sebesar 15,52 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 13,21 persen (yoy) maupun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,09 persen (yoy).

Mesin penggerak pertumbuhan pada triwulan ini lanjut dia, berasal dari sektor industri pengolahan yang tumbuh 69,55 persen (yoy) dengan andil pertumbuhan sebesar 5,97 persen.

Sementara dari sisi penggunaan lanjut dia, ditopang oleh ekspor yang tumbuh sebesar 173,51 persen (yoy) dengan andil pertumbuhan sebesar 15,44 persen. Sinyalemen pulihnya harga komoditas stainless steel, nickel pig iron dan LNG (meski dalam skala terbatas) menurut Aries, diperkirakan mendorong ekspansi produksi industri pengolahan dan ekspor.

Aries Bira menyarankan kepada Pejabat Baru BI Perwakilan Sulteng untuk lebih tegas menyampaikan kepada Pemda Sulteng, bahwa pertumbuhan tersebut berada di pondasi yang sangat lemah.

“Pertumbuhan ekonomi dari sektor ini tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah tentunya. Jika di bandingkan tolok ukur sektor yang lainnya semisal pertanian sangat tidak berdampak. Pertanian hanya menyumbang 1,20 Persen. Tentu bagi petani ini bukan sesuatu yang membanggakan karena justru sektor pertanian tidak menyumbangkan angka signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulteng,” jelas Aries.

Selain itu lanjut dia, Walhi juga meyakini terus meningkatnya warga miskin di pedesaan diakibatkan mudahnya lahan pertanian dikonfersi menjadi lahan industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Jika mengacu data yang direkap oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulteng pada 2015, luas areal perkebunan sawit Sulteng adalah 693.699 Ha, dengan rincian izin lokasi seluas 250.763 ha, izin usaha perkebunan seluas 294.545 ha, dan Hak Guna Usaha seluas 148.390 yang dikuasai oleh 48 perusahaan.

Menurutnya, angka tersebut meningkat tajam pada 2016 pasca Kordinasi dan Supervisi (KORSUP) Perkebunan Sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palu, yang menemukan jumlah izin perkebunan sawit di Sulteng Mencapai 96 izin.

“Kondisi lingkungan hidup juga terus memburuk seiring dengan terus dibukanya lahan-lahan baru untuk pembangunan kelapa sawit dan pertambangan. Krisis pangan dan air juga melanda di beberapa daerah belakangan ini akibat kondisi lingkungan yang terus memburuk. Kondisi ini tentu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Sulteng yang mencapai dua digit itu,” bebernya.

Olehnya, demi menciptakan kondisi keuangan dan perekonomian stabil dan berdaya saing, BI perlu mengingatkan pemerintah agar konsen terhadap isu lingkungan hidup dan pertubuhan jumlah masyarakat miskin yang justru disebabkan dari sektor industri yang terus merusak lingkungan hidup dan merampas tanah rakyat.TIN

Kartini Nainggolan

View all posts