WAKIL Bupati Tolitoli Abdul Rahman H Buding memberikan penjelasan yang berseberangan dengan bupati. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini,    protes yang disampaikannya yang kemudian viral di media sosial itu  karena  bupati melanggar hasil  rapat Baperjakat.    Rapat Baperjakat yang sebelumnya sudah menyepakati pelantikan pejabat strtural terhadap enam orang, ternyata berubah di akhir jalan.   “Ternyata setelah saat mau pelantikan pada tanggal 31 Januari kemarin, itu berubah menjadi empat. Itulah yang saya kurang menerima atas tindakan Bupati Tolitoli, sehingga saya melakukan protes karena ini tidak sesuai dengan rapat Baperjakat,” katanya, juga dalam siaran yang sama.

Ia protes juga karena beralasan  lebih tahu banyak tentang  kinerja ASN di Kabupaten Tolitoli dibanding bupati.  “Ini karena saya lebih banyak tinggal di daerah ketimbang Bupati Tolitoli…bupati ini kadang dua hari, satu minggu tidak ada di Tolitoli, kemana tujuannya?,” katanya.

Disebut demikian, Bupati Tolitoli mengatakan ia keluar daerah untuk kepentingan daerah. “Saya ini kan punya SPPD (surat perintah perjalanan dinas), mengurus segala macam. Kita ini kan cari uang untuk daerah itu. Bagaimana caranya agar daerah itu bisa maju, iya kan?” tambahnya.

Ia mengatakan, sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan wabup untuk menggantikan posisinya jika ia keluar daerah.  “Seharusnya wakil bupati itu dia tahu tugas dan kewenangannya, jangan dia mau seenaknya saja  (mengatakan) bupati tidak ada, kan ada dia tuh,” jelasnya.

Hubungan dengan Wabup juga selama ini lancar, sebab sering berkomunikasi melalui telepon atau media sosial.   Dikatakannya pula jika rapat Baperjakat hanya memutuskan pelantikan pejabat struktural terhadap empat  orang, bukan enam orang. “Kita lantik sebenarnya  dua orang (dua pejabat eselon II), karena dua orang  ini menduduki jabatan orang lain, maka yang dua ini akan bergeser. Sehingga jadi empat,” tambah Bupati Ale.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sonni Sumarsono mengatakan apa yang terjadi di Tolitoli adalah pelanggaran etika. “Karena wakilnya terlalu emosional, jadi (melakukan tindakan) tidak pantas,” tambahnya. Oleh karena itu, Kemendagri akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap Wabup Tolitoli.   Tindakan seperti apa, tak disebutkan Sonni. DAR

 

 

 

Harian Mercusuar

View all posts