TALISE, MERCUSUAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu disarankan segera menyiapkan peraturan daerah mengenai penanganan masalah sosial seperti gelandangan, pengemis (gepeng) dan anak jalanan serta peminta-minta sumbangan.

Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Dr Osgar S Matompo SH MH, Selasa (21/6/2016).  Dikatakan, pihaknya siap membantu dan menfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan  Perda tersebut. Apalagi beberapa pengajar Unismuh Palu juga pernah menjadi anggota DPRD yang sedikit banyak mengetahui Perda-perda terkait.

Menurut Osgar, Pemkot tidak bisa terlambat dalam menyikapi fenomena-fenomena di masyarakat. Sebab tujuan adanya pemerintah adalah untuk mengatur ketertiban di masyarakat.

“Jangan dibiarkan baru direspons,” ujarnya.  Khusus untuk para peminta sumbangan, ia juga menilai sebagai masalah yang harus ditangani serius oleh pemda. “Jangan sampai peminta-minta sumbangan ini menjadi trend bisnis. Ini harus diantisipasi karena rawan dieksploitasi,” katanya.

Ia pun menilai sebenarnya tidak ada masalah dengan tempat rehabilitasi anak jalanan dan gepeng hasil razia. Sebab meskipun Pemkot tidak memiliki bangunan dimaksud, Pemkot bisa memanfaatkan bangunan Pemprov, seperti panti sosial yang ada di Kalukubula, Kabupaten Sigi atau panti sosial di Palu Barat.

Osgar S Matompo
Osgar S Matompo

Sekaitan dengan penertiban, Osgar menyarankan Pemkot tegas.  Anak jalanan, pengemis atau peminta-minta yang meresahkan dan berasal dari luar Kota Palu agar lekas dipulangkan ke daerah asalnya. “Jangan ada toleransi,” ucapnya.

Problem sosial, lanjut Osgar, harus ditangani pemda dengan segera. Dari pandangan hukum Islam, jika pemerintah menepikan masalah ini, sama halnya terlibat dalam masalah tersebut. Sehingga di akhirat nanti harus mempertanggungjawabkannya sebagai amanah yang diberikan Tuhan.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu masih kesulitan dalam penanganan masalah anak jalanan serta gepeng  di Kota Palu.  Salah satu penyebabnya adalah belum adanya landasan Perda.  Penyebab lain adalah Pemkot Palu belum memiliki tempat rehabilitasi untuk penampungan anak jalanan dan gepeng.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penanganan Cacat,Firman Lapata menambahkan gepeng dan anak jalanan di kota ini terus menurun tiap tahun.  Jika tahun-tahun sebelumnya  ada 40-an pengemis yang terjadi setiap penertiban, sekarang hanya berkisar 20-an. Pengemis yang sering kena razia bukanlah masyarakat Kota Palu melainkan masyarakat yang datang dari luar daerah seperti dari Donggala, Parigi Moutong, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat. DAR