BUOL,MERCUSUAR– Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol mulai melakukan persiapan sebelum melaksanakan sosialisasi ke seluruh instansi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BPKAD Buol, Wahyu Setyabudi, yang mengatakan bahwa sesuai surat edaran Mendagri terkait diimplementasikannya transaksi non tunai dari satu pihak ke pihak lain pada pemerintah daerah, akan diberlakukan paling lambat 1 Januari 2018.

“Ini meliputi seluruh transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan pihak bank bilamana implementasi transaksi non tunai ini akan mulai diberlakukan di daerah ini,” ujar Wahyu.

Dia menjelaskan, terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah, transaksi non tunai merupakan salah satu upaya pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Selain mencegah peredaran uang palsu dan transaksi ilegal, transaksi non tunai bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk Buol pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah menuju sosialisasi yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sementara dilingkup BPKAD sendiri saat ini transaksi non tunai sudah mulai di implementasikan sejak Agustus 2017.

“Kami berharap hal ini akan segera terealisasi di semua instansi di jajaran SKPD Kabupaten Buol,” tandasnya. FAN

Harian Mercusuar

View all posts