PALU, MERCUSUAR –Kepala Bank Indonesia (BI)  melalui Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi BI Palu, Masril mengatakan pedagang yang menolak menerima uang logam atau koin dapat diajukan ke pengadilan. Penolakan terhadap uang logam, melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pelanggaran terhadap UU ini bisa dipidana dengan kurungan selama satu tahun dan denda Rp200 juta. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

“Bisa dibayangkan kalau belanja tidak ada kembalian dalam bentuk uang tapi barang, seperti permen. Hal itu langgar UU, begitu juga ketika kita membeli dengan koin tetapi pedagang tidak terima,” kata Masril saat sosialisasi uang baru NKRI kepada para bendahara SKPD dan instansi swasta di Amazing Beach, Sabtu (22/1/2017).

Untuk menekan pengembalian dalam bentuk barang dan penolakan terhadap koin, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah selalu mengimbau kepada masyarakat saat sosialisasi dan dimana pun agar mereka paham tentang keberadaan uang koin.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan tentang uang rupiah tahun emisi 2016. Pasalnya, masih banyak beredar beberapa isu tidak benar terkait dengan uang yang diterbitkan beserta proses pencetakannya.

Adapun informasi yang tidak benar tersebut adalah adanya gambar Palu Arit di uang kertas, warna uang kertas yang mirip mata uang China (Yuan), pemilihan gambar pahlawan nasional nonmuslim dan pencetakan uang dilakukan di perusahaan swasta (PT Pura Barutama). Dalam rangka meluruskan isu-isu yang tidak benar tersebut, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi uang NKRI melalui media cetak, media elektronik maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.

Pertama, simbol yang selama ini dipersepsikan sebagai Palu Arit tidaklah benar. Simbol tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur pengaman pada uang Rupiah, yaitu Rectoverso atau gambar saling isi. Desain unsur pengaman Rectoverso telah diketahui oleh lembaga tinggi negara yang lain, yaitu BIN, POLRI, Kejaksaan RI dan Kemenkeu. Kedua, warna uang Rupiah TE 2016 sudah sesuai dengan standar bank sentral di seluruh dunia dan tidak dimiripkan dengan uang Yuan. Dalam hal terdapat irisan warna yang mirip antara mata uang satu negara dengan uang negara lain, maka kemiripan tersebut merupakan hal yang wajar.

Ketiga, pemilihan gambar pahlawan di uang Rupiah didasarkan pada pertimbangan keterwakilan daerah yang ada di tanah air dan tidak ada muatan politis atau unsur SARA. Bank Indonesia juga telah memperoleh izin dari ahli waris pahlawan nasional tersebut atas pemuatan gambar di uang Rupiah. Keempat, Bank Indonesia tidak pernah mencetak uang di PT Pura Barutama. Bank Indonesia selalu mencetak uang Rupiah di PT Perum Peruri. SAH

Harian Mercusuar

View all posts