PALU, MERCUSUAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) di empat kabupaten yakni Sigi, Buol, Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Morowali Utara (Morut) di aula kantor BPK Perwakilan Sulteng, Senin (5/6/2017).

Hasil temuan BPK di empat kabupaten tersebut, mencapai Rp11.699.909.617 yang terdiri dari perjalanan dinas, denda keterlambatan pekerjaan, volume pekerjaan yang kurang, insfrastruktur seperti jalan, jembatan dan air bersih, serta sejumlah permasalahan asset daerah.

Nilai temuan terbesar berada di Kabupaten Bangkep yakni sebesar Rp 5.843.335.964, Kabupaten Sigi sebesar Rp2.319.553.455, Kabupaten Morut sebesar Rp2.919.123.060 dan terkecil Kabupaten Buol hanya sebesar Rp425.411.257.

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Bayu Subartha dalam konferensi pers mengatakan, dari empat kabupaten yang menerima LHP tahun 2016 ada yang naik status, ada yang tetap dan ada yang turun statusnya. Yang naik adalah Kabupaten Buol dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya adalah Kabupaten Morut yang sebelumnya disclaimer, menjadi WDP. Sementara yang tetap adalah Kabupaten Sigi yang kembali mendapatkan opini WDP dari BPK. Sedangkan yang turun adalah Kabupaten Bangkep yang sebelumnya WTP, menjadi WDP.

“Masing–masing kabupaten memiliki masalah yang berbeda – beda. Nanti lengkapnya disampaikan oleh masing – masing ketua tim pemeriksa,” ujar Bayu Subartha dalam konferensi pers usai penyerahan LHP.

Ketua tim pemeriksa Kabupaten Sigi, Sigit Purwanto dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk Kabupaten Sigi dari sisa temuan sebesar Rp2.319.553.455 terdapat 90 persen adalah infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pipa air bersih. Sementara sisanya, kelebihan pembayaran terhadap 7 paket proyek, permasalahan asset dan terjadi tekor di empat instansi yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perizinan, Bagian Hukum dan Perlengkapan Umum, serta bagian administrasi pembangunan sekretariat kantor Bupati Sigi dengan nilai kerugian sebesar Rp377 juta.

Ketua tim pemeriksa Kabupaten Bangkep, Agustina dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk Kabupaten Bangkep temuan meliputi denda keterlambatan pekerjaan, infrastruktur sekitar Rp 3 miliar dan adanya pungutan liar (Pungli) di Dinas Kesehatan sebesar Rp 400 juta dengan modus uang perjalanan dinas yang dipotong.

Sementara di Kabupaten Morut, menurut ketua tim pemeriksa Irwan, nilai temuan mencapai Rp 3 miliar meliputi perjalanan dinas sebesar Rp 1,4 miliar. Sisanya denda keterlambatan pekerjaan yang baru Rp 200 juta yang dikembalikan.

Sedangkan Buol, menurut ketua tim pemeriksa Doglas, hanya belanja pegawai, keterlambatan pekerjaan dan pemutusan kontrak. Namun dari semua temuan itu, tinggal belanja pegawai saja yang masih tersisa. Semuanya akan segera diselesaikan setelah para pegawai menerima gaji.FUL