BANGGAI, MERCUSUAR – Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Banggai, Tasrik Djibran menuding banyak indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.

Meski tidak membeberkan secara rinci bentuk penyimpangan yang dimaksud, tudingan itu dilontarkan Tasrik Djibran sebagai alasan untuk segera melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS tahun tiga tahun terakhir (2014-2016).

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi pelaksanaan BOS tiga tahun berturut-turut yakini BOS tahun 2014, 2015 dan 2016. Evaluasi akan melibatkan dewan guru di masing-masing sekolah,” kata Tasrik Djibran, Kamis (24/11/2016).

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang didanai DAK pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kita juga sudah mengagendakan rencana evaluasi proyek DAK pendidikan,” ujarnya.

Tasrik Djibran menjelaskan, teknik evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS dilakukan dengan mencari informasi kebenaran pelaksanaan BOS apakah selama ini sesuai dengan harapan atau justru melenceng dari ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan BOS.

PAKTA INTEGRITAS

Sementara itu, terkait pengelolaan dana BOS, Dinas Dikbud Banggai yang kini masih dipimpin oleh pejabat sementara (pelaksana tugas), telah menerbitkan pakta integritas. Empat poin utama pakta integritas itu berisi perjanjian yang harus ditaati setiap kepala sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS.

Pakta integritas itu menegaskan bahwa kepala sekolah berjanji tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengunaan dana BOS, melaporkan kepada Inspektorat atau institusi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam penggunaan dana BOS.

Selain itu, kepala sekolah juga berjanji akan melaksanakan pengelolaan dana BOS secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan tersebut  dilanggar, maka kepala sekolah berjanji bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana.

Pelaksana tugas Kadis Dikbud Banggai, Tasrik Djibran berpendapat, pakta integritas itu bagian dari upaya meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Banggai.

“Tentu tujuannya untuk lebih memperbaiki pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah. Pakta integritas ini akan membantu kepala sekolah agar tidak terjerat pelanggaran hukum,” ujarnya. ZAI

Harian Mercusuar

View all posts