Data 2011-2015
Tahun 2011:
Jumlah lelang e: 43 paket
Nilai lelang: Rp 92,5 M
Penghematan: Rp 3,2 M
Tahun 2012:
Jumlah lelang e: 182 paket.
Nilai lelang: Rp 430,8 M
Penghematan: Rp 35,2 M
Tahun 2013 :
Jumlah lelang e: 552 paket.
Nilai lelang: Rp 798,5 M
Penghematan: Rp 38,5 M
Tahun 2014:
Jumlah lelang e: 566 paket.
Nilai lelang: Rp 561,6 M
Penghematan: Rp 24,6  M
Tahun 2015 :
Jumlah lelang e: 643 paket.
Nilai lelang: Rp 835,6M
Penghematan: Rp 67,9 M

JAKARTA,  MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menerima penghargaan National Procurement Award (NPA) di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (3/11/2016). Penghargaan tersebut diberikan atas peranan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulteng yang tinggi dalam komitmen, dedikasi, dan implementasi e-procurement.

Penilaian itu bukan hanya di Provinsi Sulteng,  namun sampai di 13 kabupaten/kota di Sulteng. Penilaian ini didasarkan oleh survey yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

Dari hasil survey itulah memutuskan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola layak menerima National Procurement Award.
Dalam survey tersebut, peran dan pembinaan yang dilakukan gubernur terbukti bahwa saat ini seluruh 13 daerah kabupaten dan kota serta Universitas Tadulako (Untad) telah mengoperasikan dan telah memiliki LPSE mandiri.

Menurut Kepala Biro Humas Provinsi Sulteng, Ridwan Mumu, LPSE di Sulteng berdiri sejak awal Longki menjabat sebagai gubernur Sulteng tahun 2011. Dalam tempo 5 tahun seluruh kabupaten/kota sudah mengoperasikan LPSE dengan baik dan transparan.

“Ini terjadi salah satunya adalah berkat dorongan yang terus menerus dari bapak gubernur,” kata Ridwan.
Disamping itu juga katanya, komitmen dan dedikasi pemprov secara total melaksanakan e-procurement sehingga transparansi dan akuntabilitas pelelangan semakin tinggi.
“Dengan melaksanakan e-procurement atau kita kenal sebagai pelelangan elektronik transparansi dan akuntabilitas pelelangan semakin tinggi,” sambung Gubernur Longki.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik mampu mengurangi pratik kecurangan.

Pemprov Sulteng juga bisa menghemat anggaran dengan melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

Simak saja data perkembangan lelang secara elektronik di lingkup Pemprov Sulteng sejak 2011 – 2016.

Pada 2011 sebanyak 43 paket proyek dengan nilai Rp 92,5 miliar yang dilelang secara elektronik mampu menghemat anggaran sebesar Rp 3,2 miliar.

Pada 2012 dengan 182 paket proyek senilai Rp 430,8 miliar, sebanyak Rp 35,2 miliar uang negara dapat dihemat.

Lalu, pada 2013 dampak dari pelelangan 552 paket proyek senilai Rp798,5 miliar, Pemerintah Provinsi Sultengbdapat berhemat sebesar Rp38,5 miliar.

Kemudian pada 2014, dari 566 paket senilai Rp561,6 miliar dapat menghemat Rp24,6 miliar.

Sedangkan pada 2015, dari 643 paket senilai Rp835,6 miliar, sebesar Rp67,9 miliar pengeluaran uang negara dapat dihemat.

Data ini menurut Ridwan adalah menjadi titik awal Provinsi Sulteng melaksanakan transaksi berbasis Website.

“Sudah tentu ini juga didukung penuh oleh LKPP  dengan terus mendorong daerah berinovasi melalui pembinaan, perluasan dan perkuatan perangkat keras dan perangkat dan mendorong agar LPSE ini menjadi lembaga yang mandiri,” tuturnya

Dikatakan Ridwan, saat ini gubernur mulai mendorong bukan saja e-procurement tapi menjadi e-government yang mulai intens didorong. Pemprov Sulteng telah membuat MoU dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan dibangun mulai dari e-musrenbang, e-planning, e-budgeting, e-procurement,  e-kontrak, e-SIMDA,  sampai e-SIMBADA utk aset termasuk nanti e-SIPADU atau pelayanan terpadu. Semua aplikasi ini akan terintegrasi dalam apa yg disebut e-government. Dalam penerimaan penghargaan itu, Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu juga menerima Award LPSE. BOB

Harian Mercusuar

View all posts