PALU, MERCUSUAR – Wacana perubahan nama lapangan Haji Hayun, yang terletak di Kecamatan Baolan, Kota Tolitoli, menjadi lapangan Gaukan Moh Bantilan (GMB), oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli, menuai tanggapan dari sejumlah kalangan. Peresmian nama baru tersebut, rencananya akan dilakukan pada pelaksanaan upacara HUT Kabupaten Tolitoli, 11 Desember mendatang, sehingga lapangan tersebut akan menjadi Taman Kota GMB, yang akan langsung dibuatkan gapura dalam bentu permanen.

Merespon wacana tersebut, sejarawan dari Universitas Tadulako, Haliadi Sadi, PhD, Rabu (6/12/2017) mengatakan, dari sudut pandang kesejarahan, dirinya menyarankan agar nama lapangan yang kini telah difungsikan sebagai taman kota itu, tidak diubah, untuk menghargai nilai sejarah perjuangan Haji Hayun. Menurutnya, penamaan lapangan tersebut sebagai lapangan Haji Hayun oleh masyarakat, merupakan bukti legitimasi sejarah perjuangan Haji Hayun yang melekat dalam memori kolektif masyarakat Tolitoli.

Lanjut Haliadi, sosok Haji Hayun yang merupakan tokoh sentral perisitiwa Salumpaga 1919, di mana Haji Hayun yang merupakan pimpinan Sarekat Islam (SI) di Tolitoli pada saat itu, melakukan perlawanan kepada Pemerintah Kolonial Belanda, karena tetap memberlakukan kerja paksa, meskipun pada bulan Ramadan. Kisah perjuangan tersebut kata dia, merupakan satu-satunya kisah perjuangan dari Sulawesi Tengah, yang dimuat dalam dua buku yang menjadi buku babon sejarah Indonesia, yaitu buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang disusun oleh Nugroho Notosusanto dan sejumlah sejarawan lainnya, serta buku Sejarah Indonesia Modern karya sejarawan asal Australia MC Ricklefs.

“Kisah perjuangan beliau sudah termuat dalam lembaran sejarah bangsa ini, jadi saya kira pemkab bisa mempertimbangkan hal tersebut dalam rencana perubahan nama ini,” harapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KHST), Mohammad Herianto. Kata dia, wacana perubahan nama lapangan Haji Hayun ini sebenarnya sudah berkembang sejak Pemkab Tolitoli mengalihfungsikan lapangan tersebut menjadi taman kota, 2011 silam. Saat itu, masyarakat Salumpaga juga melayangkan protes atas pengalihfungsian lapangan tersebut dan berharap Pemkab tidak merubah nama Haji Hayun sebagai identitas lapangan tersebut.

“Perubahan nama ini sebenarnya akan makin menghilangkan identitas ketokohan Haji Hayun di Tolitoli. Padahal, sosok Haji Hayun merupakan tokoh yang layak diusulkan sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tolitoli, karena sejarah perjuangannya telah diakui dan termuat dalam sejumlah buku babon sejarah Indonesia,” ujarnya.

Sehubungan dengan munculnya berbagai tanggapan terhadap rencana Pemda terkait penamaan Taman Kota Tolitoli, pihak Humas Pemkab Tolitoli memberikan penjelasan, bahwa yang akan dilakukan pemkab bukan mengganti nama tapi memberikan nama terhadap lapangan tersebut, sebab selama ini lapangan itu memang belum punya nama.

Menurut keterangan pihak Humas Pemkab Tolitoli, nama Haji Hayun sebenarnya adalah nama jalan yang terletak di depan lapangan tersebut, sehingga orang-orang pada masa itu menyebut lapangan itu sebagai lapangan di jalan Haji Hayun dan makin lama orang-orang menyederhanakan penyebutannya menjadi lapangan Haji Hayun.

“Jadi sesungguhnya lapangan tersebut belum punya nama, sehingga yang akan dilakukan nanti itu adalah memberikan nama terhadap lapangan tersebut, dan nama Haji Hayun masih tetap diabadikan sebagai nama jalan, meskipun lokasinya sudah berpindah ke salah satu ruas jalan yang ada di Kelurahan Baru,” jelas pihak Humas Pemkab Tolitoli.

Sementara itu, Rabu (6/12/2017), sekitar 150 orang warga dari Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Tolitoli, untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana pemerintah setempat mengganti nama Lapangan Haji Hayun menjadi lapangan Gaukan Muh Bantilan.

Unjuk rasa yang dimulai pukul 11.00 Wita itu, berlangsung aman di bawah pengawalan aparat Polres Tolitoli.

Aksi damai yang dilaksanakan Aliansi Masyarakat Salumpaga ini dipimpin korlap Fikriadi dan Hamzan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Rajuddin Ramli (cucu ke-3 Haji Hayun) serta didampingi para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Salumpaga.

Kepada Ketua DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif dan sejumlah anggota lainnya, warga mengajukan tiga tuntutan yakni pertama; tidak menginginkan penamaan baru pada Lapangan Haji Hayun. Kedua; hentikan penganaktirian masyarakat yang tetap menginginkan nama Lapangan Haji Hayun dan ketiga; mendesak pemerintah kabupaten untuk segera memasang papan nama Lapangan Haji Hayun.

DPRD Tolitoli berjanji akan meneruskan aspirasi mereka dan meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu harmonisnya kehidupan masyarakat Tolitoli.

Sedangkan pihak Pemkab Tolitoli mengaku sampai saat ini belum ada keputusan tertulis mengenai rencana perubahan nama lapangan Haji Hayun tersebut. JEF/INT/ANT

Harian Mercusuar

View all posts