TOLITOLI, MERCUSUAR – Rancangan Keuangan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Hal itu disoroti DPRD Kabupaten Tolitoli pada rapat dengar pendapat terkait Pilkades, Selasa (28/2/2017) di aula Komisi C.

“Kebanyakan OPD tidak menyusun anggaran sesuai tugas pokoknya, malah kebanyakan mengarah ke hal-hal lain,”kata anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Moh. Faisal Bantilan.

Ia mengatakan hal itu  terkait pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dzikron yang menyoroti kinerja DPRD tidak menganggarkan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2017.

“Ini kesalahan bukan dari kami, tapi dari OPD itu sendiri. DPMPD saja tahun 2017 saya lihat tidak menganggarkan dananya sesuai tugas pokok, padahal tugas pokoknya adalah pemberdayaan masyarakat,”ujarnya.

Faisal menambahkan, bukan hanya DPMPD saja OPD  yang menyusun anggaran tidak sesuai tugas pokok, Dinas Perkebunan juga demikian. Namun, dalam rapat tersebut, Faisal tidak menyebutkan secara jelas jenis anggaran yang dimaksudkan.

“Saya banyak melihat itu. Makanya dalam rapat saya selalu tekankan agar anggaran perjalanan dinas yang disusun tidak harus  ke luar daerah tapi di dalam daerah,”tandasnya.

Namun beberapa waktu lalu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Tolitoli, Mukaddis Syamsuddin menjelaskan,  anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimanfaatkan OPD, tidak  selalu harus nampak bersentuhan dengan masyarakat, namun dapat melalui instansi itu sendiri.

“Jadi bila OPD-nya dilihat lebih banyak melakukan perjalanan dinas, bisa saja mereka sedang melakukan pemberdayaan melalui memberdayakan dulu pegawai OPD, setelah itu turun ke masyarakat. Bicara penggunaan APBD ini panjang sekali,”jelas Syamsuddin. INT

Harian Mercusuar

View all posts