TONDO, MERCUSUAR – Komisi X DPR RI mengundang Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof Dr Ir Muh Basir, SE MS, dalam rangka menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (28/9/2017) terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam rapat itu, Rektor Untad juga didampingi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dr Muh Nur Ali MSi, dan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), Dr Golar MSi.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I itu, juga dihadiri oleh Rektor Universitas Sebelas Maret, Universitas Udayana, Universitas Andalas, dan Universitas Borneo Tarakan. Dalam RDP yang dipimpin oleh Ferdiansyah SE MM, Ketua Panja SN-Dikti yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X itu, Prof Basir bersama empat Rektor PTN lainnya memaparkan mengenai sistem penjaminan mutu SN-Dikti di perguruan tinggi masing-masing.

Dalam pemaparannya, Prof Basir menyampaikan empat hal pokok mengenai SN-Dikti di Untad. Empat hal pokok yang dimaksud yaitu berkenaan dengan sosialisasi dan pengawasan SN-Dikti, keterkaitan SN-Dikti dengan sistem penjaminan mutu, pencapaian SN-Dikti dan intervensi pemerintah untuk memenuhi standar itu, dan fungsi SN-Dikti serta kondisi aktual penjaminan mutu di Untad.

Menanggapi pemaparan itu, Ketua Panja SN-Dikti bersama anggota Komisi X secara bergantian melakukan dialog dengan Rektor Untad dan empat rektor lainnya untuk mencari formulasi dalam merumuskan SN-Dikti yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

Dari lima rektor yang diundang, tiga perguruan tinggi negeri dihadiri langsung oleh rektor, yaitu Prof Basir, Rektor Untad; Prof Dr Raviq Karsidi, Rektor Universitas Sebelas Maret; dan Prof Adri Patton, Rektor Universitas Borneo. Sementara itu, Universitas Andalas dihadiri oleh Prof Dachrianus selaku Wakil Rektor; dan Ir I Nengah Sujana PhD, Ketua LPPMP Universitas Udayana. Sementara itu, dari Panja SN-Dikti Komisi X, hadir 18 anggota Komisi X DPR RI. JEF/*

Latest videos