PARMOUT, MERCUSUAR – Rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perusahaan umum daerah (Prumda) yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus II DPRD Kabupaten Parmout, terancam tidak lolos. Hal tersebut diakibatkan karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 yang mengatur hal tersebut, hingga saat ini belum juga keluar. Bahkan informasi yang diterima media ini, saat pansus II melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, disarankan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menunggu PP yang saat ini belum keluar.

Anggota DPRD Parmout, Alfrets Tongiro, kepada media ini sebelumnya mengatakan, pihaknya pesimis Raperda Prumda bisa lolos, karena aturan pemerintah yang mengatur persoalan itu belum terbit.

“Ini kan dari awal sudah pernah dibahas oleh DPRD dan saat itu tidak lolos, karena PP nya belum keluar. Makanya kami tolak untuk disahkan sambil menunggu PP keluar,” ujarnya.

Olehnya itu Alfrets berharap, agar Pansus II yang membahas terkait Raperda Prumda, benar-benar serius membahas Raperda tersebut.

Sementara itu, salah seorang anggota Pansus II, Adyana Wirawan, mengaku saat konsultasi terkait Raperda Prumda ke Kementerian Dalam Negeri belum lama ini, pihaknya mengaku salah satu hasil konsultasinya disarankan agar menungu PP No 18 keluar.

Namun kata dia, pihak kementerian juga menyerahkan sepenuhnya di tangan pihak eksekutif dan legislatif, terkait Raperda Prumda tersebut, apakah diloloskan sambil menunggu PP No 18 keluar lalu perdanya direvisi atau tidak.

“Kalau bagi saya, sebaiknya menunggu PP No 18 saja, baru nanti disahkan raperdanya menjadi perda,” jelasnya

Namun untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan Raperda Prumdakata Adyana, masih akan menunggu hasil pembahasan, Selasa (30/5/2017). Kata dia, pansus tersebut juga akan kembali memilih ketua pansus, sepeninggal Lazim Enggo.

Sementara itu, pada paripurna sebelumnya, pihak Pansus II sempat meminta perpanjangan waktu, untuk membahas terkait Raperda Prumda. TIA

 

Komentar

komentar

Harian Mercusuar

Lihat semua tulisan