PALU, MERCUSUAR – Kalangan pengembang perumahan di Sulteng merasakan manfaat dari diterbitkannya regulasi kemudahan dalam perijinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 yang memangkas berbagai persyaratan perijinan dalam pembangunan rumah MBR  dari 60 item perijinan menjadi 15 item, hal tersebut memudahkan pengembang. Pasalnya, pengembang  langsung merealisasikan pembangunan fisik bangunan tanpa terkendala proses perijinan yang berbelit-belit.

“Lahan 0-5 hektar saat ini tidak diperlukan UKL/UPL hanya SKKL dan tidak diperlukan amdal lalulintas,” kata Ketua DPD REI Sulteng, Musyafir Muhaemin saat menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi PP 64/2016 dan SE Mendagri No.55/ 2017 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Senin (20/11/2017).

Menurut Afing panggilan akrabnya, dengan kemudahan ini pihaknya optimis pembangunan rumah subsidi yang ditargetkan DPD REI SUlteng pada 2018 sebanyak 6.411 unit bisa terealisasi. Apalagi dengan adanya dukungan subsidi pembiayaan dari pemerintah melalui Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Selisih Suku Bunga (SSB) serta fasilitas uang muka dari Bapertarum, BPJS Ketenagakerjaan dan Asabri sebesar Rp25 juta hingga Rp30 juta per unit. HAI

Harian Mercusuar

View all posts