DONGGALA, MERCUSUAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menilai Polres Donggala kurang maksimal dalam menangani sejumlah kasus di wilayah Donggala. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Donggala, Asegaf Umar.

“Banyak kasus yang penanganannya kurang maksimal. Polres Donggala sudah bekerja tetapi kurang maksimal,” kata Asegaf ditemui di ruang Kerjanya kemarin (23/10/2017).

Dia mencontohkan salah satunya adalah kasus Komite Olahraga Nasional (KONI) Donggala yang diduga terlibat koruspsi dana hibah tahun 2014 senilai Rp400an juta lebih.

“Sampai sekarang penanganannya juga tidak tahu kejelasannya. Tidak tahu bagaimana,” tegas anggota Komisi III itu.

Kedepan tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan oleh DPRD Donggala terkait masalah Polres yang dinilai masih lemah dalam menangani sejumlah kasus.

Lanjut ke kasus pabrik pemecah batu di Rio Pakava, DPRD mempertanyakan terkait pelepasan garis Polisi yang ada di lingkaran pabrik batu diduga ilegal tersebut.

“Loh kok dilepas, ada apa?,” tambahnya lagi. Ia mendesak jika benar ilegal, maka Polres diminta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

DPRD Komisi III berencana mengunjungi lokasi pabrik pemecah batu yang diduga bermasalah di Rio Pakava tersebut.

“Yang jembatan rusak itu gara-gara itu (pabrik batu) kan?,” katanya lagi.

Pabrik pemecah batu di Rio Pakava tersebut tidak memiliki ijin. Sempat dipasang garis Polisi tetapi dilepas kembali padahal masih dalam keadaan ilegal atau tidak memiliki ijin resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Provinsi. TUR

 

Harian Mercusuar

View all posts