PALU, MERCUSUAR – Kerusakan jalan poros Palu – Donggala yang diduga akibat aktivitas lalu lalang kendaraan perusahaan tambang galian C khususnya di seputaran wilayah Kelurahan Buluri, Kota Palu menuai sorotan dari anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rendy Lamdjido.

Melalui sambungan telepon, Selasa (25/10/2016), politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perusahaan tambang galian C yang melitasi jalan nasional itu tidak dibenarkan.

“Itu tidak boleh melewati tonase desaign jalan. Kalau ada perusahaan yang menyalahi aturan tersebut, wajib mengganti kerusakan jalan tersebut,” tulis Rendy via sms.

Rendy juga menyayangkan sikap dari pihak yang mempunyai kewenangan mengenai jalan tersebut tidak merespon adanya kerusakan itu. Ia meminta agar pihak Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengambil tindakan konkrit.

Pasalnya, jalan tersebut digunakan sebagai fasilitas umum utamanya masyarakat pengguna jalan sehari – harinya yang melintas di wilayah itu.

“Seharusnya Dinas Perhubungan Provinsi tegas dalam hal ini,” katanya.

Menurut Rendy,  kendaraan perusahaan yang menggunakan badan jalan tersebut jangan dibiarkan berlarut – larut karena akan berdampak pada masyarakat pengguna jalan. Ia meminta agar aktivitas perusahaan di sepanjang wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, mendapat pengawasan dari Dishub dan pihak Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementrian Pekerjaan Umum.

Dari pemantauan, hingga kini perusahaan – perusahaan tambang galian C di seputaran PJN I ruas Palu – Donggala itu masih terus melakukan bongkar muat material dari lokasi tambang menuju dermaga penampungan dengan melintasi jalan negara. Hal ini pula yang menuai protes belum lama dari warga bernama Dedi Irawan.

Menurutnya, masyarakat bisa menggugat dan memidanakan perusahaan – perusahaan yang sudah merusak jalan negara. Kerusakan dipicu oleh kendaraan perusahaan yang melintas dengan beban berat.

Dedi menilai, seharusnya perusahaan di wilayah Buluri itu mengikuti hasil kesepakan pada saat rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov). Dedi meminta kepada pemerintah agar perusahaan – perusahaan yang tidak patuh ditindak tegas.

“Yang dirusak fasilitas umum. Kami meminta agar perusahaan – perusahaan nakal itu dicabut saja izinnya karena telah merusak jalan negara,” katanya.

Dedi menuturkan, saat ini dia bersama dengan lembaga – lembaga pegiat hukum dan lingkungan mengkaji pelanggaran hukum terhadap pengurasakan jalan itu.

“Itu berisiko pelanggaran hukum. Kami akan gugatan class aktion. Sementara dikaji peluang gugatan pidana bersama teman – teman LSM,” tutur Dedi

Perusahaan – perusahaan itu tambahnya, tidak memiliki izin melintas dan penggunaan jalan negara, seperti yang diungkapkan oleh Kadis PU Bina Marga, Saifullah Djafar pada Rakor lalu.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) wilayah I, ruas Palu – Donggala, Adolf Sompi yang ditemui di ruang kerjanya mengaku, pihaknya tidak bisa bertindak atas penggunaan jalan oleh perusahaan itu. Menurutnya, BPJN membangun jalan tersebut dipergunakan oleh umum termasuk perusahaan – perusahaan galian C.

“Siapa saja bisa menggunakannya. Kami tidak bisa melarang. Yang punya kewenangan mengeluarkan izin itu, perhubungan. Kami masing – masing punya tugas,” tuturnya.

Menurut Sompi, izin melintas di wilayah itu dikeluarkan oleh perhubungan, bukan di BPJN. Adapun kerusakan badan jalan akibat aktivitas perusahaan di wilayah Buluri, katanya, akan diperbaiki, termasuk drainase dan badan jalan. Kewenangan pihak PJN tambah Sopi, setiap tahunnya mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk melakukan pemeliharaannya. BOB

Harian Mercusuar

View all posts