Warning: curl_init() has been disabled for security reasons in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 95

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 97

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 98

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 100

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 103

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 106

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 333

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 334

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 363

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 370

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 375

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 376

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 377

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 379

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 382

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 150

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 151

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 159

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162

Warning: curl_errno() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 167

Warning: curl_errno() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 167

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 181

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/harian21/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 182
Perusahaan Galian C Terkesan Abaikan Rekomendasi Pemerintah – HARIAN MERCUSUAR

PALU, MERCUSUAR – Pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah I ruas jalan Tompe – Donggala sampai Surumana, Mamat Zein Prasetya mengaku prihatin atas kondisi ruas jalan Palu – Donggala yang semakin rusak parah akibat aktivitas lalu lalang kendaraan perusahaan tambang galian C.

Pasalnya,  ruas jalan sepanjang 10 sampai 11 kilo meter itu mengalami banyak kerusakan dikarenakan kendaraan perusahaan yang melintas menyeberangi jalan menuju dermaga penampungan material, sehingga dampak dari kerusakan jalan Malonda sampai Ampera itu katanya adalah masyarakat pengguna jalan. Hal itu ia dikemukakan saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (2/11/2016). Mamat mengatakan, kerusakan terparah, yaitu di kilomenter 28

“Di depan Beton Jaya, jalan yang rusak parah di situ. Saya sudah pernah ke sana naik ke atas melihat kegiatan pertambangan milik pak Recky,” katanya.

Dikatakan Mamat, pihak BPJN sudah berupaya melakukan perbaikan melalui anggaran pemeliharaan rutin setiap tahun, tetapi karena jalan itu kerap dilalui oleh kendaraan perusahaan maka kondisi badan dan bahu jalan tidak bertahan lama. Ia menuturkan, anggaran pemeliharaan jalan yang dikucurkan pemerintah melalui BPJN di lokasi itu setiap tahun jumlahnya hampir Rp 200 hingga Rp 300 juta.

“Awal – awal kami lakukan penutupan lubang, tapi karena lebih banyak dilintasi kendaraan perusahaan, masyarakat umum tidak merasakan pemeliharaan itu karena belum lama rusak lagi,” tutur Mamat.

Mamat meminta agar masyarakat dapat melihat secara objektif kondisi dan pemeliharaan jalan yang menggunakan uang negara itu. pihaknya sudah malakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. BPJN katanya, tidak mempunyai kewenangan untuk melarang maupun memberikan sanksi terhadap  pemilik perusahaan.

Upaya komunikasi dengan pemilik perusahaan tambang galian C di wilayah itu, baik melalui surat tertulis, meninjau lokasi bahkan sampai rapat koordinasi antara BPJN, PU Bina Marga Provinsi, pihak pengusaha tambang dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola.

Saat Rakor itu kata Mamat, gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi agar perusahaan tambang itu mengikuti petunjuk dalam rekomendasi pemerintah.  Yang bisa memberikan sanksi katanya, hanya pemerintah provinsi. Sejauh ini secara umum, masyarakat melihat bagaimana kondisi jalan tersebut.

Ditambahkan, perkembangan saat ini di lokasi itu, perusahaan – perusahaan tambang galian C di wilayah itu telah melakukan pengerjaan saluran air untuk bisa dialiri khsususnya di lokasi Beton Jaya, sehingga ketika banjir air tidak tergenang di jalan dan material tidak menumpuk di bahu jalan.

Senada dengan Mamat, Kepala Satker SKPD BPJN wilayah I, Adolf Sompie mengatakan, berbagai upaya pemeliharaan telah dilakukan, termasuk menyampaikan mengenai kerusakan jalan terhadap para pemilik perusahaan galian C. Menurut Sompie, pihak perusahaan sudah mengambil gambar perencanaan perbaikan drainase, namun diharapkan ketika melaksanakan pekerjaan itu harus melibatkan BPJN dalam hal pengawasan dan teknis pelaksanaannya.

Sompie juga mengaku tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan – perusahaan tersebut.  Pasalnya, mereka telah mengantongi izin menambang. Untuk izin melintas, kewenangannya ada di dinas perhubungan, BPJN hanya membuat jalan untuk masyarakat, tetapi tidak untuk mengintervensi bahkan melarang kendaraan – kendaraan perusahaan yang melintas.  Karena menurutnya, pihak perusahaan bagian dari masyarakat umum.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulteng, Haris Rengga yang dihubungi via telepon selulernya mengatakan, Dishub provinsi maupun balai perhubungan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan atau sanksi terhadap perusahaan di wilayah tersebut.

“Secara mekanisme, balai jalan yang memberikan izin pinjam jalan kepada perusahaan karena itu jalan nasional,” kata Haris dari balik telepon genggamnya, Senin (31/10/2016).

Haris berharap, ada koordinasi dan sinergitas semua pihak agar bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk penanganan permasalahan yang terjadi di wilayah pertambangan jalan poros Palu – Donggala.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola melakukan Rakor mendadak bersama seluruh unsur terkait membahas persoalan tambang galian C di ruang Polibu kantor Gubernur pada Rabu (21/9/2016).  Pada Rakor itu, Longki telah mengeluarkan 5 poin rekomendasi yang dituangkan dalam notulen, di antaranya moratorium alias menghentikan sementara penerbitan IUP batuan baru di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala serta melakukan pengkajian mendalam terhadap kondisi lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan tersebut.

Terhadap perusahaan yang nyata-nyata tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku maka tidak dipertimbangkan persetujuan perpanjangan IUP bantuan di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Menerapkan sanksi administratif sesuai pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menugaskan kepada tehnis terkait untuk melaksanakan pembinaan kepada perusahaan pertambangan batuan di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu dengan membentuk tim investigasi pengawasan lingkungan dan pertambangan.

Setelah Rakor itu, gubernur Longki Djanggola bersama Walikota Palu, Hidayat dan rombongan pada hari Kamis (6/10/2016) melakukan peninjauan lokasi banjir, melihat kondisi jalan yang rusak parah, gubernur menegaskan kepada semua unsur terkait untuk bekerjasama dalam membenahi infrastruktur negara yang rusak diakibatkan aktivitas galian C, seperti jalan nasional, jembatan dan saluran air. Namun menurut Dedi Irawan warga setempat yang dihubungi belum lama ini, rekomendasi dari gubernur terkesan diabaikan oleh pihak perusahaan, karena jalan di wilayah Kelurahan Buluri semakin rusak parah dan kenderaan perusahaan masih melintasi jalan negara tersebut.

“Harusnya pemerintah lebih tegas meindak perusahaan yang membuat kerusakan badan jalan. Kalau tidak direspon, maka pemerintah atau masyarakat pengguna jalan bisa menggugat menuntut perusahaan itu ditutup karena jalan rusak tidak diperbaiki,” tutur Dedi.

Dikatakan, masyarakat pengguna jalan bisa menempuh jalur hukum melalui gugatan class aktion. Dedi menyampaikan, gugatan itu penting untuk dilakukan jika perusahaan perusahaan itu masih mengabaikan imbauan pemerintah daerah. BOB

Harian Mercusuar

View all posts