TOLITOLI, MERCUSUAR – Belum ada yang tahu, Kabupaten Tolitoli memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K3) Kota dan Desa di Kabupaten Tolitoli. Namun, aturan itu belum berjalan maksimal.

“Kita punya Perda yang mengatur soal persampahan yakni K3, namun aturan itu belum berjalan dengan baik, jika melihat kondisi sampah di kota Tolitoli saat ini,”kata Camat Baolan, Kabupaten Tolitoli, Abdulah Burhanudin, Senin (19/12/2016).

Daerah tersebut menurutnya, memiliki persoalan sampah yang cukup serius karena sampah menjadi salah penyebab banjir di kabupaten itu.

“Beberapa waktu lalu saya menginisiatif untuk melakuan kerja bakti untuk mengangkat sampah di jembatan Jalan Veteran, Kecamatan Baolan. Sampah menumpuk di bawah jembatan sungai tersebut,”terang dia.

Sampah-sampah itu berhasil diangkut sambil melibatkan Dandrem dan Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) terkait, namun sayang partisipasi warga masih minim untuk diajak kerjasama terutama menjaga perilaku membuang sampah.

“Masyarakat juga pernah kami ajak bersama-sama membersihkan lingkungan, tapi kami ditutupkan pintu sama mereka,”ujar Burhanudin.

oleh karena itu, ia berharap besar Perda K3 segera dilaksanakan, dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), sebagai penegak Perda untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat atau tidak menjaga lingkungan mereka.

“Paling tidak ada sanksi moral untuk warga karena kami camat, lurah dan desa sudah cukup upaya kami mengarahkan masyarakat, tetapi mereka tidak mau berubah,”keluh Burhanudin.

Di samping itu, jika bicara tentang tentang keindahan dan ketertiban seperti yang ada dalam Perda K3, sebagian rumah warga yang dibangum di Tolitoli tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), parahnya rumah-rumah tersebut dibangun di tempat jalannya air. Hal itu, menurut Burhanudin, juga menjadi salah satu penyebab banjir di daerah tersebut.

“Sat Pol PP seharusnya menertibkan itu, kalau di Jakarta yang begitu sudah dibongkar. Tapi yang terjadi di sini belum pernah ada pembongkaran,”ungkapnya.

Namun ia menolak bila aksi pembongkaran itu disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena Perda itu yang buat anggota DPRD, mereka membahasnya, kalau ada unsur melanggar HAM, tidak mungkin mereka sahkan Perda itu,”terang dia.

lebih lanjut, ia meminta agar tanggung jawab sampah bukan hanya menjadi tugas camat, lurah dan desa, tetapi menjadi tugas seluruh elemen, baik SKPD terkait, aparat dan masyarakat.

Sebab menurutnya, tanpa dukungan masyarakat untuk menciptakan Tolitoli bebas sampah, sangat sulit, begitu halnya dengan dukungan SKPD terkait. INT

Komentar

komentar

Intan Hamid

Lihat semua tulisan