TANAMODINDI, MERCUSUAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu telah mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Dimana mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi, salah satunya Perda Kota Palu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pencabutan Perda pajak tersebut tentunya akan berimplikasi pada perekonomian daerah, khususnya dalam hal perolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Herman Farid
Herman Farid

Kepala Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, Herman Farid menegaskan bahwa Perda Kota Palu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah, tidak dibatalkan secara keseluruhan, namun hanya pasal perpasal saja yang perlu direvisi.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, kebijakan daerah berupa Perda atau Perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Menurutnya, revisi perda pajak daerah juga sebelumnya telah dilakukan revisi tahun 2012 yang lalu dan menghilangkan beberapa pasal, diantaranya pasal.

Selain itu lanjut dia, Perda tentang pajak daerah juga tidak bisa begitu saja dicabut, selama Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah direvisi.

“Selama UU Nomor 28 tahun 2009 belum direvisi, Perda pajak daerah tidak bisa dicabut, kecuali dilakukan revisi atau perbaikan dan hal itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dimana ada beberapa pasal yang dicabut,” ujarnya.

Herman juga menegaskan bahwa hingga saat ini, Pemkot Palu belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat tentang pencabutan Perda Pajak daerah.

“ Sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari pusat tentang pencabutan perda pajak daerah. Kami juga baru akan membicarakan masalah itu melalui rapat bersama,” kata Herman.TIN

Rp1 Miliar Melayang

Keputusan Menteri Dalam Negeri menghapus atau membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diperkirakan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu yang bersumber dari wajib pajak.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu Irmawati Alkaf mengatakan Perda tersebut merupakan acuan Pemkot menarik pajak sehingga dapat dipastikan sekitar Rp1 miliar PAD yang ditargetkan tahun ini akan melayang dan hilang. Tanpa Perda tersebut tidak ada alasan Pemkot untuk menarik pajak.

“Kita memaklumi kebijakan pemerintah pusat telah membatalkan ribuan Perda karena dianggap menghambat investasi, tapi Perda yang dihapus merupakan inti pemasukan kas daerah sehingga jika dihapuskan maka goyang juga. Namun, kita masih akan mencari tahu apakah yang dihapuskan keseluruhan isi Perdanya atau ada beberapa pasalnya saja,” katanya kepada Mercusuar,  Jumat (24/6/2016).

Padahal, Pemkot bersama DPRD Kota Palu sudah berusaha menyusun Perda tersebut sesuai undang-undang, pengkajian ulang hingga sampai asistensi pusat. “Khusus Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ini sudah disusun berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar penarikan pajak di Kota Palu dan telah dikaji ulang,” kata Irmawati.

Irmawati menjelaskan dari satu Perda Kota Palu yang dibatalkan tersebut, pihaknya belum  pernah menerima informasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Deputi Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.  “Kita sudah telepon kementerian, menurut mereka sudah disampaikan ke pemerintah provinsi, namun saat kita tanya ke provinsi mereka saja kaget sebab Perda mereka juga ada yang dicabut.  Dalam waktu dekat ini kami akan menghadap ke kementerian langsung untuk mempertanyakan kejelasanmnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan menyesuaikan program pusat dan memperkecil masalah pungutan retribusi dan pajak yang mengarah pada upaya menghambat investasi. ABS

Kartini Nainggolan

View all posts