PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Sulteng menerima kunjungan rombongan peserta Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017. Rombongan diterima Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulteng, Mulyono, di gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Senin (30/10/2107).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, yang dibacakan Mulyono, mengingatkan akan eskalasi ancaman nirmiliter dalam bentuk konflik sosial di masyarakat secara nasional. Menurutnya, hal itu menunjukan kecenderungan semakin meningkat. Problematika itu, masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan melakukan tindakan anarkis dan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya, yang akhirnya bermuara pada meluasnya eskalasi menjadi kerusuhan atau konflik sosial.

Olehnya, dalam sambutan itu, Mulyono menyatakan penting bagi seluruh aparat pemerintah termasuk kalangan insan Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI yang mengikuti kuliah kerja dalam negeri pertahanan wilayah untuk dapat bersinergi melalui koordinasi dalam mencegah dan mengatasi ancaman nirmiliter. Lebih penting lagi sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap ancaman nirmiliter untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” tutur Mulyono.

Pemprov berharap kegiatan itu dapat mengembangkan kemampuan pribadi, bekerja sama dalam berpikir dan bertindak hingga dapat melakukan penanggulangan ancaman nirmiliter untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

 

BERKUNJUNG KE DEPROV

ROMBONGAN Perwira dari Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), berkunjung ke DPRD Sulteng, Selasa (31/10/2017). Kedatangan rombongan ini, dalam rangkan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) sebagai salah satu rangkaian belajar di Sesko TNI.

Rombongan diterima ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele bersama tiga wakil ketua lainnya yakni Akram, Alimuddin Paada, Muharam Nurdin serta sejumlah anggota DPRD Sulteng.

Para perwira tinggi TNI dan Polri yang sedang menempuh pendidikan itu, diterima di ruang sidang utama DPRD Sulteng dan mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Anggota DPRD Sulteng terkait berbagai masalah dan persoalan di Sulteng.

Pimpinan Rombongan, Bragadir Jenderal TNI Marinir Donar Philip Rompas dalam kesempatan itu mengatakan, kehadiran mereka di Sulteng adalah salah satu rangkaian tugas belajar yakni KKDN.

“Rombongan ini terdiri dari 10 orang Perwira Dosen dan pendamping, serta 30 orang Perwira Siswa yang berasal dari semua angkatan yakni Darat, Laut, Udara dan Polri,” ujar Jenderal Bintang Satu itu, dalam pengantar awal pertemuan.

Dikatakan, rombongan perwira yang hadir merupakan angkatan ke 44 dari Sesko TNI. Kunjungan ke Sulteng ini, dalam rangka tugas belajar dengan mengumpulkan semua data–data yang dibutuhkan mulai dari DPRD Sulteng, Korem, Polda Sulteng dan Lanal Palu. Semua data yang didapatkan, kemudian disusun dalam dokumen laporan yang diberi nama Eksekutif Samery untuk selanjutnya diserahkan ke GUbernur sebagai Kepala Daerah di Sulteng.

Ketua DPRD Sulteng, Aminuddin Ponulele, memberikan kesempatan kepada para perwira tinggi TNI dan Polri itu untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Sulteng seputar data yang mereka butuhkan. Beberapa persoalan yang sempat mengemuka dalam dialog singkat itu diantaranya, peran DPRD dalam penanganan masalah terorisme di Sulteng, masalah Tenaga Kerja Asing (TKA), masalah keamanan dan Ketahanan Pangan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat.

Menanggapi persoalan yang ditanyakan para perwira TNI itu, sejumlah anggota DPRD Sulteng secara bergantian menjawab semua persoalan itu. Huisman Bram Toripalu, menjawab masalah terorisme dengan mengatakan, DPRD Sulteng tidak bisa membuat lagi regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), karena masalah terorisme merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam undang–undang.

Sementara masalah TKA, Wakil Ketua DPRD Sulteng Akram dalam kesempatan itu menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawasi secara ketat kehadiran TKA di Sulteng khususnya di Kabupaten Morowali. Sebab hingga saat ini, belum ada data pasti berapa sebenarnya jumlah TKA di Morowali.

“Sekarang ini, mulai dari tenaga teknis hingga buru kasar dan tukang masak semuanya TKA. Padahal kesepakatan awal dengan pemerintah, TKA hanya tenaga teknis. Sementara buru kasar dan tukang masak dari warga lokal,” ujarnya.

Setelah beberapa saat berdialog, pertemuan itu akhirnya diakhiri dengan saling tukar cendera mata antara pimpinan rombongan dengan ketua DPRD Sulteng. BOB/FUL

Harian Mercusuar

View all posts