BANGGAI MERCUSUAR -Proses pemutihan atau penghapusan hutang PDAM Banggai sebesar Rp4 miliar terhadap pemerintah pusat yang dipinjamkan melalui Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, ternyata tidak bisa terlaksana bila pemerintah dan DPRD Banggai tidak segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PDAM.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan tahun anggaran 2016 di DPRD Banggai, Selasa lalu.

Dalam rapat itu, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Imran Suni menyatakan bahwa untuk melaksanakan proses pemutihan hutang PDAM, membutuhkan Perda Penyertaan Modal  terhadap perusahaan daerah itu.

Sebab mekanisme penghapusan hutang itu dilakukan oleh pemerintah pusat dengan status hibah non kas, atau hutang itu dianggap sebagai bagian penyertaan modal Pemda terhadap PDAM, meski anggarannya sudah tidak ada.

Hal ini, kata Imran Suni, sesuai dengan surat Kemenkeu Nomor S618/PB/2016 tentang Pemberian Hibah Non Kas Pemerintah Kepada Daerah untuk menutupi hutang PDAM. Karenanya, ia meminta agar DPRD Banggai dan Bagian Hukum bisa segera memproses penerbitan Perda Penyertaan Modal PDAM sebagai payung hukum perubahan status hutang menjadi hibah non kas itu.

Kepala Bagian Hukum Setkab Banggai, Mujiono yang dikonfirmasi Rabu (12/10/2016) mengatakan, unit kerjanya sudah melakukan komunikasi dengan Badan Pembuat Perda DPRD bersama PDAM dan BPKAD guna merumuskan Raperda Penyertaan Modal PDAM, yang didalamnya juga akan mengatur pemberian hibah non kas sebagai landasan mengalihkan hutang perusahaan menjadi penyertaan modal daerah.

“Raperda Penyertaan Modal sudah ada, tinggal menambah ketentuan yang mengatur pemberian hibah non kas itu. Kami upayakan tidak sampai sebulan sudah bisa diajukan ke Dewan Banggai untuk dibahas,” janji Mujiono.

Sementara itu Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Banggai Evert Kuganda mengatakan, rumusan Raperdanya tergantung kesiapan Pemda. Karenanya ia berharap Bagian Hukum bisa segera bekerja cepat, sebab hibah non kas itu sudah harus ada landasan Perdanya dalam waktu dekat ini.

Untuk mengantisipasi lambannya pekerjaan Bagian Hukum dalam menyiapkan Raperda Penyertaan Modal PDAM, Evert mengaku sudah meminta Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sekretariat DPRD Banggai untuk membuat rumusan berdasarkan Raperda Penyertaan Modal PDAM yang sudah pernah ada beberapa bulan lalu.

“Saya sudah minta Bagian Hukum Setwan untuk menyiapkan draft raperdanya, jangan sampai Bagian Hukum Pemda Banggai yang bekerja lambat. Nanti mana yang cepat selesai draftnya itu yang segera diajukan untuk dibahas,” tandas Evert.

Direktur PDAM Banggai Suryanto Salote juga berharap, Pemda dan DPRD Banggai bisa segera membuatkan landasan hukum bagi penyertaan modal untuk perusahaan daerah itu, sehingga berbagai upaya penyehatan dapat dilakukan, termasuk dengan menghapus hutang sebesar Rp4 miliar yang terjadi seja bertahun-tahun lalu.

Menurut Suryanto Salote, PDAM kesulitan melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan air bersih, sebab terkendala persoalan  modal ditambah dengan beban hutang yang cukup besar.

“Mudah-mudahan Perda Penyertaan Modal PDAM juga langsung mengakomodir tambahan penyertaan modal daerah di luar hibah non kas atau penghapusan hutang itu,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memutihkan atau menghapus hutang di sejumlah PDAM di seluruh Indonesia, termasuk PDAM Banggai yang mencapai Rp4 miliar.BR

Harian Mercusuar

View all posts