PALU, MERCUSUAR – Hingga saat ini, Sulteng belum maksimal mengelola pajak daerah. Hal terlihat dari belum meratanya  pengenaan pajak bagi rumah makan dan hotel serta minimnya pengelolaan pajak yang peruntukannya berdasarkan visi-misi kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Ekonomi Kementerian Keuangan Sulteng, Ahlis Djirimu, Ph.D, Selasa (10/10/2017) dalam sesi wawancara. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah menerapkan dan menertibkan pajak bagi setiap rumah di setiap daerah.

“Di Kabupaten Banggai, misalnya terdapat rumah makan, tapi tidak ada pengenaan sistem pajak pada bill (tagihan penjualan) saat kita membayar makanan tersebut,” terang Ahlis.

Padahal, dengan penerapan pajak di rumah makan tersebut, pemerintah daerah setempat akan mampu mendapatkan sumber-sumber perpajakan sebab pajak menjadikan daerah mandiri fiskal.

“Namun saya pernah menginap di hotel  Kabupaten Poso, saya liat bill ada penerapan pajak 10 persen. Nah yang seperti itulah yang kita inginkan,” bebernya.

Diharapkan ke depan, setiap kabupaten dan kota tidak lagi menggunakan sistem manual dalam pembayarannya.

Menurutnya, selain penerapan pajak, sistem pengelolaan juga memegang peranan penting. Sebab sebaik apapun jumlah pajaknya, bila tidak dikelola dengan profesional dan maksimal, hanya akan merugikan negara dan pada ujungnya kembali masyarakat.

“Harus dipertanyakan sampai sejauh apa pengelolaan pajak daerah tersebut. Sehingga yang perlu kita galakkan sekarang, bukan hanya money flow function tetapi menitikberatkan kepada iprogram,” tandasnya. INT

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos