PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menegaskan bahwa dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan dari PT Vale Tbk sebesar Rp11 Miliar ke Pemprov Sulteng, bukan gratifikasi melainkan dana hibah.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Sulteng, Ridwan Mumu, menyusul masukan dari Fraksi NasDem DPRD Sulteng agar berhati hati menggunakan dana CSR PT Vale dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 sebesar Rp11 Miliar.

Ridwan menegaskan, perlu dibedakan definisi antara dana hibah dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), dan pengertian keduanya sangat berbeda. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Sementara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Drs H. Ridwan Mumu
Drs H. Ridwan Mumu

Dengan demikian kata Ridwan, dana hibah yang diberikan PT Vale,  itu sifatnya mengikat.

“Berbeda dengan  Coorporate Sosial Responsility (CSR) jika merujuk perjanjian Hibah Nomor : 001/NHPD-Sulteng/I/2016 dan Nomor : 970/01/DISPENDA/2016.  Sehingga, perjanjian tersebut dapat dikatagorikan sebagai hibah daerah  sesuai Pasal 1 angka 10,  PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah,” ujar Ridwan Mumu melalui rilis yang diterima Redaksi, Jum’at (7/10/2016).

Dana hibah dari PT Vale pun lanjutnya, sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) meliputi jenis, bentuk dan sumbernya  antara lain, hibah kepada pemerinah daerah, hibah dari pemerintah daerah yang tergambar dalam Pasal 2  dan  hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana tertuang di Pasal 3.  Dan,  Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari,   Pemerintah,  badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau  kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.

“ Perjanjian itu  dikategorikan sebagai hibah daerah,” tegasnya.

Dijelaskan Ridwan, pada PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga sangat jelas menyebutkan bahwa  penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaannya dibiayai dari dana hibah/merealisasikan hibah daerah, pemerintah daerah wajib melakukan penatausahaan dan dicatat dalam laporan pertanggung jawaban keuangan daerah serta kemudian dilaporkan kepada Menteri terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sementata Pasal 28 menyebutkan, Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Begitu juga untuk realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.

“Begitu halnya yang tertuang di Pasal 29 yakni  Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait berdasarkan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi. Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.SAH

Babuljanna Srihafsa

View all posts

Latest videos