• 58 Pemda Rawan Bangkrut * Rasio Belanja Pegawai Lebih 60 Persen

PALU, MERCUSUAR – Keuangan pemerintah Kabupaten Poso boleh disebut dalam kondisi kritis. Penyebabnya, dari dana APBD yang dimiliki, lebih besar digunakan untuk belanja pegawai ketimbang melakukan pembangunan.

Dari 58 pemerintah daerah (pemda) yang masuk dalam catatan merah rawan bangkrut, satu di antaranya termasuk Pemda Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. Itulah gambaran data yang dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur seperti dikutip dari situs ASN-CPNS, Rabu (15/3).

Menurut Asman, tahun 2015 di Indonesia terdapat 58 pemda termasuk Kabupaten Poso yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 60 persen. Itu artinya, pemda tersebut masuk dalam catatan merah rawan bangkrut.

Hal serupa juga pernah dikemukakan Menteri Asman Abnur saat membuka Raker Forum Sekda se Indonesia di Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, alokasi pembiayaan yang sehat untuk rasio belanja pegawai adalah di bawah 40 persen. Sehingga, setiap daerah dapat melakukan kegiatan pembangunan dalam segala bidang dengan nilai APBD yang dimilikinya.

Tetapi sebaliknya, pemerintah daerah bisa bangkrut jika rasio belanja pegawai di atas 60 persen atau uang yang dikeluarkan pemerintah daerah lebih besar untuk membiayai pegawainya daripada melakukan pembangunan.

“Berbagai permasalahan yang dihadapi birokrasi di daerah menjadi kendala yang cukup berat untuk diatasi,” katanya.

Menurut Asman, tahun 2016 terdapat penurunan jumlah pemda yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60 persen. Namun jumlah itu menurutnya masih sangat memprihatinkan.

Ia mengingatkan, daerah tidak mungkin bisa maju dengan posisi belanja pegawai dalam APBD di atas 50 persen. Karenanya, ia berharap pemda harus sudah mulai menelaah, meneliti, dan melakukan langkah-langkah efeisiensi dengan mengurangi berbagai bentuk belanja pegawai yang dipandang tidak perlu.

“Kalau ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemda bisa bangkrut,” katanya.

Seperti diberitakan Mercusuar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah didesak segera mengirim tim untuk memeriksa keuangan Pemerintah Kabupaten Poso, agar segera ada klarifikasi benar-tidaknya informasi yang menyebar terkait bengkalai pembayaran yang hingga saat ini belum diselesaikan pemerintah setempat.
“Kami berharap tim Kejati Sulteng segera melakukan investigasi, pemeriksaan, dan audit terhadap anggaran dan kas daerah Pemkab Poso saat ini,” ujar Asriadi Malewa, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW Partai Nasdem Sulteng dalam jumpa pers Sekretariat Partai Nasdem Poso, pekan lalu.
Seperti dikutip dari Antara, desakan Partai Nasdem ini muncul terkait publikasi media yang mengungkapkan adanya kewajiban yang belum direalisasikan Pemkab Poso seperti pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 kepada sejumlah desa, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2016 baik dari APBD Sulteng maupun APBD Kabupaten Poso serta pembayaran honor pegawai kontrak RSUD Poso bulan Januari-Maret 2017, serta pembayaran untuk sejumlah kontraktor tahun 2016.
Partai Nasdem berharap setelah ada pemeriksaan oleh pihak Kejati, akan ada klarifikasi dan ada progres hukum yang jelas dan tidak hanya menjadi wacana. Artinya, kalau ada yang salah, harus ada tindakan hukum atas hasil pemeriksaan, sehingga tidak hanya menjadi slogan bahwa aparat hukum telah bekerja namun wujud nyatanya nol.
“Kami berharap setelah ini ada progres hukum, tidak hanya menjadi wacana, sejauh mana perkembangannya? siapa yang diperiksa? Bagaimana tindak lanjutnya?, supaya tidak hanya menjadi slogan bahwa pejabat aparat hukum bekerja, dan hasilnya pun harus diketahui,” ujar Asriadi.
Menurut dia, seharusnya Pemkab Poso fokus pada beberapa persoalan mendesak seperti segera mencairkan dana BOSDA dan membayar honorarium perawat dan staf rumah sakit karena hal itu sangat terkait dengan masalah pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat.
“Ini pendidikan dan kesehatan yang diurus, bukannya sibuk mendatangkan sejumlah artis yang banyak menelan biaya. Masak sih dana pendidikan bisa mengendap berbulan-bulan tidak dicairkan, sementara sekolah-sekolah membutuhkan sekali bahkan akan menggelar Ujian Nasional,” ujar Asriadi kesal.
Partai Nasdem Poso menilai kedatangan artis ibu kota merupakan suatu bentuk pengalihan isu agar masyarakat lupa akan sejumlah persoalan keuangan di Poso.
Masyarakat Poso hanya sebatas terhibur dengan kedatangan artis yang meriah, padahal masih banyak hal yang harus ditangani serius seperti peningkatan PAD, penanganan defisit sumber daya, sektor pertanian, pedagang kecil dan lain sebagainya.
Anggota DPRD Poso dari Partai Nasdem sekaligus Ketua Fraksi Sintuwu Maroso, Samsu Alam pada kesempatan yang sama mendukung pernyataan Asriadi Malewa, agar pihak Kejati Sulteng segera turun tangan dalam persoalan keuangan di Poso.
Samsu Alam menjelaskan tentang 26 desa yang belum terbayar dana ADD-nya tahun anggaran 2016, merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun 2016, sehingga ia mendorong teman-temannya untuk menggunakan Hak Angket.
“Kami akan mendorong masalah ini untuk menjadi Hak Angket terkait dugaan pelanggaran Perda APBD 2016,” Ujar Samsu Alam.
Hadir juga dalam jumpa pers itu Sekertaris Fraksi Sintuwu Maroso Ir Sugeng Sunaryo, Ketua Garnita DPD Nasdem Poso Hj Dahnawati, dan Ketua Gemuruh DPD Nasdem Poso, Bur Hamzah.MAN

Harian Mercusuar

View all posts