PARMOUT,MERCUSUAR-Pemerintah kabupaten Parmout khususnya  Dinas Peternakan dan kesehatan hewan  Parmout  akan kesulitan memenuhi target populasi sapi tahun 2017 yakni sebanyak 41.335 ekor.

Dimana target tersebut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemprov Sulteng dalam rangka mendukung program Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3)tahun 2021 serta mengakselerasi target peningkatan populasi sapi potong pada kegiatan program nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Karena berdasarkan perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Distanak dibagi menjadi dua SKPD yakni yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutra dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Distanak Parmout  Hacino pada pembahasan anggaran Senin 19/12 kemarin  mengatakan, target tersebut sulit dipenuhi karena anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui APBD 2017 jumlahnya sangat sangat terbatas.

Kata Hacino dinas baru tersebut hanya mendapat alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp7 miliar lebih. Dari jumlah tersebut Rp6 miliar lebih untuk belanja tidak langsung yakni untuk pembayaran gaji dan sisanya  hanya Rp1,1 miliar untuk belanja langsung. Dari anggaran belanja langsung itu, hanya Rp157 juta yang dialokasikan untuk pembelian sapi.

Sapi tersebut katanya hanya akan diberikan kepada satu kelompok peternak yang mengajukan permohonan bantuan sapi. Padahal katanya ada 100 lebih proposal yang masuk yang bermohon untuk bantuan ternak sapi.

Di jelaskanya bahwa populasi sapi di Parmout  saat ini baru mencapai 27 ribu ekor lebih sehingga target yang ditetapkan oleh Pemprov Sulteng tersebut sangat sulit dipenuhi.

Menanggapi hal itu anggota Komisi II, Sugeng Salilama meminta agar program pengadaan sapi itu ditiadakan saja jika anggarannya hanya Rp157 juta. Menurutnya dengan jumlah anggaran tersebut hanya bisa untuk membeli lima atau enam ekor sapi saja.

“Jika anggarannya hanya sebesar itu lebih program pengadaan sapi ini ditiadakan saja. Untuk apa diadakan jika yang mendapatkan bantuan hanya satu kelompok dari sekitar ratus ribu penduduk Kabupaten Parigi Moutong. Lebih baik ternaknya diganti ayam atau itik saja agar lebih banyak peternak yang mendapatkannya,”tegas Sugeng.

Sugeng menyarankan agar anggaran pengadaan sapi untuk bantuan masyarakat itu ditambah minimal bagi sepuluh kelompok peternak. Anggarannya katanya bisa diambil rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp510 juta.

Sementara itu anggota Komisi II lainnya, Masrin M Said justru mempertanyakan pemangkasan anggaran untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurutnya berdasarkan KUA dan PPAS anggaran untuk  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp13,5 miliar lebih.

Dari jumlah tersebut, Rp7,1 miliar untuk belanja langsung. Menurutnya jika anggaran itu dikembalikan seperti pada KUA dan PPAS maka anggaran pengadaan sapi akan lebih banyak.TIA

Latest videos