TANAMODINDI, MERCUSUAR– Wali Kota Palu, Hidayat angkat suara seputar permasalahan operasional kontainer. Hidayat menegaskan bahwa dirinya tidak akan menarik surat kuputusan tentang pembatasan jam operasional kontainer masuk dalam kota.

Hal itu dikatakan Hidayat, menanggapi pernyataan sejumlah anggota DPRD Kota Palu yang mengatakan bahwa DPRD Kota Palu meminta kepada Wali Kota Palu untuk menunda pemberlakuan peraturan tersebut, sekaligus melakukan revisi terhadap SK yang sudah terbit tersebut.

“Silakan DPRD Kota Palu besikap lain, tidak ada masalah. Pemkot tetap bersikap tegas melarang karena menyikapi keluhan masyarakat pengguna jalan dalam kota, bahkan sudah beberapa kali memakan korban di jalan raya,” tegasnya, Rabu (11/10/2017).

Disamping itu, kata Hidayat telah terjadi kerusakan jalan termasuk drainase pada beberapa ruas jalan akibat dari kendaraan angkutan berat tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Baso Lamakarate, ketika menjabat wali kota Palu.

“Beliau sudah melarang ada gudang dalam Kota dan melarang angkutan barang seperti kontainer tersebut. Sudah sekitar 16 tahun kita tidak bisa tertibkan dan hal ini sudah beberapa kali ditunda-tunda pemberlakuanya, karena permintaan para pemilik modal itu,” ujarnya.

Hidayat berharap para pengusaha dan pemilik modal juga memberikan kebijaksanaan kepada warga yang lain, seperti pengguna jalan yang butuh keamanan, ketenangan, dan kesenangan. “Jangan dengan alasan keuntungan lantas mengabaikan hak orang lain. Jalan di kota semakin hari semakin padat dan macet,” tuturnya.

Lanjut, Hidayat Pemkot sudah menetapkan kawasan pegudangan di bagian utara kota Palu, dan itu juga merupakan salah satu alasan, pihkanya memberlakukan pembatasan jam operasional kontainer masuk dalam Kota Palu yakni pukul 24.00 hingga 06.00 Wita.

“Sejauh ini Pemkot tidak melarang secara mutlak, hanya mengatur jam operasional,” imbuhnya.

DPRD Kota Palu akhirnya mengeluarkan sikap resmi terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palu mengenai pembatasan kontainer masuk dalam Kota Palu. Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Sophian R Aswin mengatakan DPRD Kota Palu meminta kepada Wali Kota Palu untuk menunda sementara pemberlakuan peraturan tersebut, sekaligus melakukan revisi terhadap SK yang sudah terbit tersebut. Hal tersebut disampaikan Sophian pada akhir pertemuan dengan agenda pembatasan kontainer masuk Kota Palu di DPRD Kota Palu, Selasa (10/10/2017). ABS

 

 

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos