PARMOUT, MERCUSUAR– Pembangunan ruas  jalan untuk jalur dua Petapa –Toboli yang semestinya akhir tahun ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,  akhirnya dibatalkan karena lahan yang akan dibebaskan pemerintah yang melalui jalur tersebut, dipatok pemilik lahan dengan harga tinggi.

Pembatalan pembukaan jalur dua tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Parmout,  H. Samsurizal Tombolotutu kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Selasa (25/10/2016).

Bupati Samsurizal mengaku terpaksa harus  membatalkan pembangunan ruas jalan alternatif Petapa-Toboli, yang memiliki panjang sekitar delapan kilometer tersebut.

Menurutnya, keputusan pembatalan tersebut akibat tidak adanya kesepakatan harga tanah antara pemilik lahan dengan Pemkab Parmout.Hharga yang dipatok oleh warga terlalu tinggi dan jauh melampaui nilai jual objek pajak (NJOP) di lokasi tanah yang akan dibebaskan.

Menurutnya,  warga mematok harga tanah yang akan dibebaskan tersebut sama dengan harga tanah yang dibebaskan di eks lokasi Sail Tomini, yakni sebesar Rp55 ribu per meter. Walau belakangan, warga akhirnya menurunkan harga jualnya menjadi Rp45 ribu per meter. Namun harga tersebut masih tergolong sangat tinggi,  karena berdasarkan NJOP nilai jual tanah di lokasi yang dimaksud hanya sekitar Rp8.000-Rp10.000 per meter.

Sebagai jalan tengahnya, tambahnya, Pemkab Parmout  mematok harga Rp15 ribu per meter untuk lahan yang tidak ada tanaman di atasnya. Sedangkan lahan yang ada tanamannya akan disesuaikan dengan nilai tanaman di atasnya.

“Tidak masuk akal tanah yang dalam hutan dipatok harganya sama dengan tanah di eks lokasi Sail Tomini.  Tanah di lokasi Sail Tomini NJOP memang tinggi karena berada di pinggir jalan Trans Sulawesi, makanya nilai ganti ruginya juga tinggi hingga mencapai Rp55 ribu per meter. Daripada bikin pusing lebih baik saya batalkan saja pembukaan jalan alternatif tersebut,”akunya.

Pihaknya mengaku tidak mau mengambil risiko membebaskan lahan dengan harga tanah yang jauh melampaui NJOP karena bisa menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Lebih lanjut Samsurizal mengungkapkan, anggaran pembangunan jalan baru tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Pemkab Parmout dibebankan melakukan pembebasan lahan.  Namun dengan tidak adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah, maka anggaran dari Pemerintah Pusat itu kemungkinan akan dikembalikan ke kas negara. Kecuali jika aturan yang membolehkan, anggarannya akan dialihkan untuk pembangunan jalan baru di kecamatan lain.

“Saya akan konsultasikan dengan pihak Kementerian PU-Pera, apakah anggaran itu bisa dialihkan ke tempat lain atau tidak. Bila bisa maka akan saya alihkan ke kecamatan lain, namun bila tidak bisa maka anggarannya akan kami kembalikan ke kas negara. Keputusan harus segera diambil karena kami dikejar waktu yang semakin mepet. Saya lupa berapa anggarannya, nanti tanyakan ke Dinas PU,” imbuhnya.

Samsurizal mengaku sangat menyayangkan sikap yang diambil para pemilik tanah yang tidak mau menurunkan harga jual lahannya. Padahal, jika jalan tersebut dibuka maka nilai jual tanah di wilayah tersebut akan naik drastis, yang pada akhirnya yang diuntungkan adalah masyarakat pemilik lahan di wilayah tersebut. Ia mencontohkan,  saat pembebasan lahan di sepanjang jalur dua tahun 2007 kala dirinya masih menjabat Wakil Bupati, harga tanah di lokasi tersebut awalnya hanya Rp8 ribu per meter. Tapi saat ini setelah jalan tersebut dibuka dan diaspal, harganya jual tanah di wilayah itu sudah mencapai Rp250 ribu per meter.

“Saya bukannya tidak mau membangun daerah, tapi jika masyarakat juga tidak mau mendukung, mau bagaimana lagi. Padahal jika jalan itu dibuka  maka harga jual tanah di wilayah tersebut akan melambung tinggi,”jelasnya. TIA

Harian Mercusuar

View all posts