PALU, MERCUSUAR – Peningkatan keterwakilan politik perempuan, telah diwujudkan dengan ketetapan bagi tiap partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) untuk wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di tiap daerah pemilihan.

 

Pada dua kali Pemilu sejak ketetapan itu bergulir, yakni Pemilu 2009 dan 2014, presentase keterwakilan perempuan di legislatif masih 18 persen. Padahal sejatinya masih jauh dari target sekaligus menunjukkan akan rendahnya kapasitas representasi perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya penyiapan kader perempuan dari parpolnya.

Pola rekruitmen dan seleksi parpol yang instan serta mendahulukan penguasaan modal finansial justru membuka peluang bagi perempuan dengan jaringan kekerabatan untuk dicalonkan, sehingga parpol tidak lagi memperhatikan pengalaman perempuan di parpol dalam penyeleksian demi terpenuhinya kuota 30 persen.

Oleh karena itu, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif pada Pemilu 2019 telah diformalkan kementerian menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015, sebagai pijakan menyusun program intervensi kementerian dalam meningkatkan wakil-wakil rakyat perempuan di DPR dan DPRD, dan juga memperkuat representasi politik perempuan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli, Rusdi B, Rioeh, pada acara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas politik kebangsaan perspektif gender di ballrom Swissbell Hotel Palu, Rabu (11/10/2017).

Rusdi, menuturkan pelatihan tersebut sebagai pendekatan praktikal yang mengkombinasi berbagai metode pembelajaran dan mengutamakan pelibatan kerjasama multipihak, transparansi, kreatif, tidak manipulatif dan bermuatan kearifan lokal.

“Para peserta, diharap memanfaatkan pelatihan sebagai ajang edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kapasitas politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat maupun daerah,” ujarnya

Rusdi, menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti ini membuat semua individu dan komunitas akan lebih produktif, membangun bangsa yang berkualitas dalam menghadapi globalisasi. Pemprov Sulteng kata dia, menyambut baik kegiatan pelatihan ini ditujukan meningkatkan kapasitas politik bagi perempuan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Polhukam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dr. Darsono Sudibyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulteng, Siti Norma Mardjanu, serta pihak terkait lain. BOB

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos