DONGGALA, MERCUSUAR – Panwaslu Kabupaten Donggala mendalami keterlibatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Donggala dalam politik praktis. Hal itu mulai ditelisik pada saat petahana Kasman Lassa dan Moh Yasin mendaftar ke KPU Donggala, 9 Januari 2018.

Pada saat itu, ada beberapa ASN atau perangkat pemerintah ikut serta bersama Kasman Lassa dan Moh Yasin. Bahkan diduga ada sejumlah mobil fasilitas desa ikut dalam pendaftaran ke KPU.

Ketua Panwas Donggala, Moh. Fikri, ditemui di Kantornya, Kamis (11/1/2018), mengatakan larangan ASN terlibat dalam politik praktis jelas diatur dalam Undang-undang ASN dan PP 53 pada pasal 4 sampai 15. “Tentang kode etik terkait netralitas ASN karena belum masa kampanye, lebih kepada pelanggaran kode etik, pelanggaran perilaku, belum masuk kategori pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Tindakan Panwas saat ini adalah menyurati Sekretaris Kabupaten (Sekda) Donggala, untuk melakukan koordinasi soal hal tersebut. “Kami meminta pak Sekkab melakukan pengawasan dan mengeluarhkan himbauan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Panwas juga minta Sekkab agar memberikan imbauan juga agar semua ASN Donggala untuk tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. “Terus poin ketiganya saya minta diproses. Itu kan jelas sanksinya. Sanksi ringan dan sangsi moral, terbuka dan tertutup. Kalau terkait fasilitas negara itu pelanggaran pemilu,” jelas Fikri.

Pihak Panwas juga saat ini sudah menyimpan beberapa foto fasilitas negara yang diduga dipakai oleh calon bupati petahana saat mendaftar ke KPU Donggala. TUR

 

Harian Mercusuar

View all posts