PALU, MERCUSUAR – “Dewasa ini pancasila mulai masuk tahap kritis,” kata Pengamat Sejarah, Dr. Hasan M.Hum pada sebuah diskusi MPR RI bekerjasama dengan Politeknik Palu, di Swiss Belhotel, Kamis (12/10/2017).

Pembahasan tersebut merupakan agenda Badan Pengkajian MPR RI, bertujuan menyatukan pandangan terhadap penegasan pancasila sebagai dasar negara , idiologi bangsa dan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI.

Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Djuraid, M.Pd dari Universitas Tadulako (Untad), akademisi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Dr. Samsul Halik, SH.,MH, Direktur Politeknik Palu, Dr. Gatot Margono, S,Pd, MM. Hadir juga anggota MPR RI, Nurmawati Dewi Bantilan dan Capt. Djoni Rolindrawan,SE, M.MAR, MBA serta dihadiri para pakar-pakar sosial, politik, agama, sejarah, kebudayaan, pendidikan di Sulteng.

Tanggapan Hasan merujuk perkembangan pancasila saat ini, terutama perkembangan paham radikalisasi yang berkembang di kalangan mahasiswa. Pancasila menurutnya bagai telur di tangan ujung yang setiap saat akan terancam punah. Padahal idiologi tersebut merupakan warisan pemimpin bangsa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, menolak radikalisme saja tidak cukup harus, ada aksi di dalamnya. Sehingga perlu langkah tegas untuk menolak idiologi yang bersebarangan dengan pancasila,”ujar Hasan saat moderator meminta tanggapannya sebagai pakar.

Sejalan dengan itu Gatot Margono sebelumnya telah memaparkan, paham idiologi lainnya telah masuk di dalam dunia pendidikan. Sehingga harus ada inflitrasi kepada masyarakat jangan sampai pesan-pesan tersebut menjadi upaya cuci otak.

“Orang-orang dengan mudahnya dijanjikan akan mendapat bidadari setelah mati dengan meledakkan dirinya dan membunuh ratusan orang,”terang dia.

Menurut Gatot, reformasi memberi dampak yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia, namun di sisi lain hasil reformasi tidak semuanya berjalan mulus, seperti contohnya hilangya Garis-Garis Besar Haluan Negara (BGHN).

“Orang berpikir GBHN adalah produk orde baru dan tidak baik untuk diteruskan. Padahal GBHN masih sangat relevan dibutuhkan saat ini,”terang dia.

Sementara itu, Samsul Halik beranggapan sistem hukum Indonesia yang berkenaan pancasila masih perlu pertanyakan sebab jika pancasila hingga saat ini masih dualisme hukum.

“Hukum Pidana dan Perdata kita adalah produk Belanda, produk hukum itu sudah tidak dipakai lagi di negara tersebut, sementara kita masih menggunakannya,”ungkap dia.

Persoalannya bukan hanya di situ, dalam hukum pidana pasal yang mengatur perzinahan bertentangan dengan budaya Indonesia, hal itu sudah tentu kontradiktif dengan pancasila sebab pancasila merupakan sumber dari segala produk hukum di Indonesia.

“Zina menurut pidana hanya bagi yang beristri dan bersuami sedangkan kultur Indonesia bukan zina berlaku pada siapapun, walaupun belum menikah. Itu perlu diketahui,”terang Samsul.

Selain itu, jika bicara pancasila, para koruptor harus disebut anti pancasila karena tindakan mereka berbalik belakang dengan norma-norma pancasila. Pancasila merupakan tameng terhadap kejatahan. INT

 

Harian Mercusuar

View all posts