BANGGAI, MERCUSUAR – Akademisi Unismuh Luwuk, Surtrisno K Djawa menilai pakta integritas yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Banggai hanya mempersulit kerja-kerja kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).

Menurutnya, Kepala Dinas Dikbud Banggai, Tasrik Djibran tak perlu mengeluarkan pakta integritas untuk pengelolaan dana BOS tersebut.

“Tidak perlu pakai pakta integritas. Hanya mempersulit kepala-kepala sekolah. Yang harus dilakukan itu, monitoring dan evaluasi. Kontrol! Dana BOS itu instruksi dari pusat untuk sekolah-sekolah, jadi jangan mempersulit,” tekan Sutrisno K Djawa kepada Banggai Raya via telepon, Jumat (25/11/2016).

Ia mengatakan, hal penting yang harus dilakukan pemerintah melalui dinas adalah evaluasi dan monitoring untuk mengawasi pengelolaan dana BOS. “Fungsikanlah bawahan. Kan ada pengawas, itu yang difungsikan. Tidak perlu pakai pakta integritas. Kasihan kepala-kepala sekolah, tidak usah dipersulit dan terlalu berbelit-belit,” imbuhnya.

Sebelumnya, pelaksana tugas Kadis Dikbud Banggai Tasrik Djibran menegaskan, para kepala sekolah pengelola dana BOS, harus menandatangani pakta integritas, yang berisi perjanjian kepala sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS.

Tasrik Djibran mengatakan, pakta integritas dilakukan bukan untuk memberatkan kerja-kerja kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS. Namun hal itu bertujuan untuk membantu setiap kepala sekolah, agar berhati-hati dalam membelanjakan dana BOS.

“Karena banyak laporan bahwa BOS dibelanjakan tidak sesuai juknis, sehingga harus ada upaya memperketat pengawasannya, dan salah satunya melalui pembuatan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh kepala sekolah penerima BOS,” kata Tasrik di ruang kerjanya, Selasa (22/11/2016).

Pada pakta integritas itu, kepala sekolah berjanji tidak akan melakukan kegiatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengunaan dana BOS, sekaligus melaporkan kepada Inspektorat atau institusi yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam penggunaannya.

Selain itu kata dia, kepala sekolah juga berjanji akan melaksanakan dana BOS secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan tersebut  dilanggar, maka kepala sekolah berjanji bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana.

Ia berpendapat, dengan pakta integritas tersebut, akan lebih memperbaiki pemanfaatan dana BOS di masing-masing sekolah. “Pada prinsipnya dengan pakta integritas itu akan membantu kepala sekolah agar tidak terjerat pelanggaran hukum,” terangnya.

Karenanya, Tasrik mengingatkan agar seluruh kepala sekolah penerima dana BOS, untuk melakukan perbaikan dan pembenahan model pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Harapannya kata dia, agar tidak ada kepala sekolah yang terjerat perkara pidana karena salah dalam mengelola dana bantuan.JAD

Harian Mercusuar

View all posts

Latest videos