POSO, MERCUSUAR – Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso, seperti Celebes Institue, CIDEP Poso, dan LPMS Poso, mengeluarkan pernyataan sikap terhadap peristiwa teror bom di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5/2017). Peristiwa teror bom tersebut dinilai sebagai bentuk tindakan yang sangat biadab dan menghilangkan nila-nilai humanis/kemanusiaan.

“Teror tersebut akan menyerang siapa saja, di mana saja dan kapan saja yang tentunya mencederai nilai agama dan keyakinan. Bentuk teror tersebut tidak dapat dibiarkan dan harus dilawan,” ujar Direktur Celebes Institute, Adriany Badrah, dalam rilis persnya, Jumat (26/5/2017).

Menurutnya, cara untuk melawannya adalah dengan mencegah lahirnya embrio kebencian terhadap perbedaan keyakinan, menghidupkan rasa humanisme dan kampanye yang masif untuk melawan kekerasan ekstrim.

Untuk itu, Celebes Institute, LPMS Poso dan CIDEP Poso, menyerukan beberapa hal terkait dengan upaya kampanyemelawan aksi kekerasan ini. Pertama, masyarakat harus menghentikan penyebaran secara lisan dan tulisan melalui media sosial, terkait gambar-gambar dan video tentang korban secara ekstrim.

“Kebencian karena perbedaan keyakinan dan cara pandang keyakinan. Cara-cara tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan provokatif,” ujar Direktur CIDEP Poso, Abd Kadir Abdjul.

Kedua, Polri bekerjasama dengan Densus 88, TNI dan BIN, agar secepatnya mengungkap motif dan menangkap pelaku teror. Efek dari teror tersebut dinilai merupakan bagian dari teror psikologis (menciptakan iklim ketakutan), sehingga dibutuhkan penindakan secara cepat oleh aparat keamanan.

Ketiga, pemerintah (umara) dan tokoh agama (ulama) diminta agar menempatkan diri sebagai tauladan, untuk menenangkan masyarakat agar tidak terpancing/terprovokasi, sehingga posisi pemerintah dan ulama tidak saja terkesan sebagai “pemadam kebakaran”.

Keempat, tokoh agama harus memposisikan diri untuk tidak reaktif dan saatnya menyatakan sikap untuk melawan tindakan teror, karena agama manapun tidak membenarkan tindakan anarkis dan tokoh-tokoh agama harus saling bersolidaritas sebagai upaya melawan kekerasan ekstrim.

Kelima, membangun early warning system (sistem peringatan dini) berbasis partispasi masyarakat. Mengerakkan sistem ini, dari unit terkecil di tingkatan desa/kelurahan  hingga RT/RW. RT dan RW sebagai posko dalam menghalau wacana yang sensitif, dapat digunakan untuk memobilisasi.

Ketika ada hal-hal yang disinyalir berpotensi untuk memprovokasi, maka warga dapat saling mengecek kebenaran informasi melalui ketua RT/ketua RW, kepala desa/lurah, dan melaporkan ke aparat kepolisian.

Direktur LPMS Poso, Budiman Maliki mengatakan, selama ini ada garis putus-putus dalam upaya mencegah dan melawan berkembangnya jaringan/kelompok ekstremis. Walaupun para pihak atau pemangku kepentingan telah melakukan berbagai macam bentuk intervensi kepada mantan pelaku ekstremis melalui program deradikalisasi dan reintegrasi tetapi belum dapat diklaim efektif untuk menghentikan dan mencegah tindakan ekstremis.

Apa yang terjadi di terminal Kampung Melayu, menurutnya merupakan salah satu studi kasus dari sekian banyak peristiwa teror dan kekerasan ekstremis yang terjadi di Indonesia. Kewenangan, kebijakan dan penguatan terhadap lembaga Negara melalui Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), serta BIN (Badan Intelejen Indonesia) yang secara konsern menangani isu-isu terorisme, menurut Budiman, sudah saatnya mensinergikan dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), aparat pemerintah desa/kelurahan. JEF/*

Harian Mercusuar

View all posts