BUOL, MERCUSUAR– Beroperasinya PT Bina Daya Lahan Pertiwi (BDLP) di Kecamatan Paleleh Barat sebagai perusahan tambang emas yang memiliki legalitas dari pemerintah, masih menimbulkan kontroversi dari beberapa kalangan.

Menurut keterangan Kepala Desa Hulubalang, Dalifa Basir, demo penolakan beroperasinya PT BDLP dari Aliansi Masyarakat Tambang (Alismata) pada Sabtu (23/9/2017), sudah mengarah pada tindakan anarkis.

Dalifa, menjelaskan dirinya selaku pemerintah di Desa Hulubalang yang taat hukum menjadi serba salah dengan tindakan masyarakat pendemo yang melakukan unjuk rasa yang berujung pada pelemparan rumahnya.

“Bupati saja tidak memiliki kewenangan mengehentikan pekerjaan perusahaan yang memiliki izin resmi, apalagi kapasitas saya sebagai kepala desa, ” tutur Dalifa, Senin (25/9/2017).

Atas pelemparan rumahnya yang dilakukan oleh beberapa oknum pendemo tersebut, Dalifa, akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak Polres Buol, Senin.

Menurutnya, pendemo yang juga melibatkan wanita serta anak SD serta SMP tersebut meminta agar pihak perusahaan menghentikan aktivitasnya meskipun sudah mengantongi legalitas dari provinsi dan pusat.

“Bisa jadi demo tersebut masih mengacu dan berpijak pada surat edaran Camat Paleleh Barat pada Juli 2017 lalu yang berisi tentang larangan keras beroperasinya PT BDLP di Kecamatan Paleleh Barat,” ujar Dalifa.

Atas kejadian yang menjadi kisruh antara warga dan pihak perusahaan di Paleleh Barat, Kapolres Buol AKBP Budi Priyanto melalui Kasat Reskrim Polres Buol AKP, Max Lumingkewas, menyatakan bahwa akan secepatnya melakukan penanganan.

“Kami sudah menerima laporan dari Kades Hulubalang terkait pelemparan rumahnya pada unjuk rasa Sabtu 23 September, dan juga berdasarkan laporan anggota kami di Polsek Paleleh, kejadian ini akan kami tangani secepatnya,” tandasnya. FAN

Latest videos