TOLITOLI, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Biro Humas menggelar workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Tolitoli, Rabu (24/5/2017).

Dalam sambutan Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang dibacakan Kepala Biro Humas Provinsi, Ridwan Mumu  mengatakan, di Tolitoli informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Karenanya, hak memperoleh informasi bagi masyarakat adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih alias good and clean governance. Oleh karena itu, keberadaan pengelola layanan PPID di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting.

Ia menyampaikan, dengan keterbukaan informasi publik sudah tentu akan mampu mencegah terjadinya korupsi. Kalau ada transparansi pengelolaan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan, maka hasil yang diperoleh dapat pertanggungjawaban.

“Disana ada kontrol masyarakat, sehingga pelaku pembangunan akan takut melakukan hal-hal yang menyimpang, itulah pentingnya pengelolaan layanan informasi di daerah,” paparnya. Menurutnya, keterbukaan informasi telah membuat masyarakat menjadi semakin aktif dan turut serta dalam mengawal roda pemerintahan, sehingga semua elemen dapat merasakan betapa pentingnya PPID sebagai aktor yang mengawal keterbukaan dan sekaligus memainkan peranan sebagai diseminator informasi kepada publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam sambutan itu, Gubernur Longki berpesan melalui workshop PPID bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana konsolidasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat peran fungsi serta meningkatkan kualitas layanan PPID Provinsi, PPID Pembantu Kabupaten kepada masyarakat.

“Olehnya, saudara-saudara peserta kiranya menyimak dengan serius materi-materi yang disampaikan oleh narasumber tentang yang harus dilakukan dalam mengelola informasi,” imbuh Ridwan

Ia berharap sekembalinya peserta ke tempat tugas masing-masing, materi yang disampaikan bisa diparktekkan dalam mengelola informasi dengan baik, yang pada akhirnya menjadi layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat, sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sementara panitia pelaksana yang juga Kepala Sub Bagian Kemitraan Media Bagian Penerangan dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Provinsi Adiman dalam laporannya meyampaikan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pembangunan dan lingkungan sosialnya. Informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ia menjelaskan maksud dilaksanakannya workshop PPID dan PPID Pembantu untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam rangka melaksanakan surat edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 35 Tahun 2010. “Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten,” jelasnya

Adiman menambahkan,  hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan workshop mengenai penerapan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang PPID agar meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID serta terlaksananya tata kelola PPID berdasarkan standar pelayanan informasi. BOB

Komentar

komentar

Harian Mercusuar

Lihat semua tulisan