*Dugaan Maladministrasi Perusahaan Tambang Galian C

PALU, MERCUSUAR – Meskipun sudah mendapatkan beberapa data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran Undang – undang (UU) dan maladministrasi sekitar 20 lebih perusahaan tambang bantuan alias galian C di wilayah Keluruhan Buluri, Kecamatan Ulujadi Kota Palu serta wilayah Desa Loli Salura, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan sekitarnya, namun Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah masih berkutat pada pendalaman dan kajian – kajian teknis terkait pelanggaran itu.

Kepada media ini, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulteng,  Sofyan Farid Lembah mengatakan pihaknya terus mengagendakan pertemuan dengan pihak – pihak terkait.

“Insya Allah, Selasa atau Rabu kami mengundang beberapa instansi dan pihak – pihak terkait untuk melakukan diskusi tertutup, lebih menganalisis kerusakan lingkungan,” tutur Sofyan di salah satu warung kopi, Sabtu (18/2/2017).

Sejauh ini katanya, Ombudsman bekerjasama dengan lembaga – lembaga pemerhati lingkungan dan tambang untuk berbagi informasi dan data serta menyaman persepsi agar tidak gegabah dalam memutuskan persoalan pelanggaran yang ditimbulkan.

“Belum lama ini kami bertemu dengan LSM pemerihati tambang Jatam (Jaringan Tambang), menyamakan data. Ternyata mereka mempunyai data masyarakat yang terkena Ispa,” katanya.

Sofyan mengatakan, data Infeksi Saluran Pernafasan (Ispa) dan data puluhan perusahaan galian C diduga tidak memiliki kelengkapan izin yang dimiliki Jatam tersebut, akan dirangkum dengan data hasil investigasi Ombudsman.  Sehingga banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan akan diungkap ke publik berdasarkan analisa dan kajian teknis. Sofyan meminta agar masyarakat dan media masa bersabar menunggu pernyataan resmi dari Ombudsman.

“Fokus kami adalah bagaimana agar mencari jalan keluar mengenai aktivitas perusahaan di wilayah itu,” jelas Sofyan.

Seperti diketahui, aktivitas pertambangan galian C di jalan Poros Palu Donggala terus berjalan, meskipun beberapa pihak menilai bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan batuan tersebut. Tidak hanya itu, pada 2016 Pemerintah Sulteng sudah melakukan Rapat Koordinasi yang dipimpin Gubernur Sulteng Longki Djanggola membahas aktivitas pertambangan didua wilayah kabupaten/kota. Seperti yang diberitakan sebelumnya, yang paling nampak adalah mengenai dugaan pelanggaran undang – undang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang galian C karena melintasi jalan negara dibawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) SKPD wilayah I Tompe – Donggala sampai Surumana. Dugaan pelanggaran itu bisa diberi sanksi yang diatur dalam UU Pengangkutan matrial, mekanisme dalam melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, pasal 63 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bisa dipidanakan kurungan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 miliar dan Pasal 65 ayat 1.

Sementara itu, pegiat lingkungan yang aktif mengadvokasi masyarakat sekitar wilayah, Dedi Irawan sangat menyayangkan tak ada sikap tegas dari pihak berwenang atas aktivitas perusahaan tambang galian C tersebut. Menurut Dedi yang juga warga Kecamatan Ulujadi itu, sudah sangat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah itu. olehnya, ia meminta jika Ombudsman dan Jatam sudah mempunyai data yang akurat, sebaiknya dikeluarkan rekomendasi penutupan aktivitas tersebut, demi masa depan generasi yang akan datang.

“Pendapat saya, kalau memang data pelanggaran yang dirangkum Ombudsman sudah lengkap, seharusnya perusahaan – perusahaan itu tidak lagi beroperrasi,” pinta Dedi. BOB

Harian Mercusuar

View all posts