DONGGALA, MERCUSUAR – Proyek pengamanan pantai di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang bertujuan mengamankan areal Pemakaman Umum dari Abrasi masih belum selesai. Bahkan, proyek ini menyisakan timbunan yang ditinggalkan kontraktornya.

Informasi yang diperoleh media ini, Kamis (16/11/2017), paket senilai Rp190 juta lebih itu disinyalir milik oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Donggala berinisial S dengan jabatan Kepala Bidang (Kabid). Diduga, S meminjam perusahaan CV. Gunung Mas Wombo  milik Salim Lasiampo, sebagai pelaksana paket pengaman pantai ini.

Warga di lokasi bernama Amrullah, mengaku pekerjaan beberapa pekan lalu sudah dianggap selesai untuk pengaman pantai, bahkan ada penambahan perbaikan sekitar 14 meter. Namun, masih ada puluhan kubik timbunan yang belum diselesaikan, karena salah seorang warga melarang truk masuk melewati pekarangan rumahnya.

“Sebenarnya timbunan bisa diturunkan di ujung lapangan, nanti diangkut pakai gerobak,” kata Amrullah.

Selain itu, kata dia, warga sangat menyayangkan karena para pekerja didatangkan dari daerah Lumbu Ganti, bukan warga sekitar.

Amrullah juga membenarkan jika yang punya paket peekerjaan adalah S, karena selalu datang dan mengatur para pekerja. “Kontraktornya itu yang kerja di Dinas PU,” jelas Amrullah.

Salim Lasiampo, Direktur CV Gunung Mas Wombo, perusahaan yang diduga dipinjam S, saat dikonfirmasi via ponselnya membantah jika mengerjakan paket adalah S, melainkan proyek itu miliknya.

Ditanyakan kenapa dirinya tidak pernah terlihat di lokasi proyek, Salim diam. Dia hanya menjawab akan menyelesaikan pekerjaan timbunan secepatnya. “Satu dua hari ini akan saya selesaikan,” kata Salim.

Sementara S dihubungi di nomor 0812394669xxx, tidak tersambung.

Larangan ASN mengerjakan proyek sudah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam aturan tersebut, terdapat 15 poin dalam pasal 4 yang berisi larangan-larangan bagi PNS. Antara lain, PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Kemudian PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.

PNS juga dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Jika PNS kedapatan melakukan larangan yang tertuang diatas maka akan mendapat sanksi. TUR/FIT

Harian Mercusuar

View all posts