PALU, MERCUSUAR – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, akses masyarakat yang lebih mudah kepada layanan keuangan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, karena sulit memperoleh akses keuangan dari lembaga keuangan yang resmi, masyarakat seringkali terjebak oleh sumber pembiayaan dari rentenir yang biaya pengembaliannya mahal dan tidak efisien.

“Jadi kalau kita berurusan dengan tengkulak atau rentenir, biasanya akses mudah tapi harganya mahal. Tetapi kita mau lawan itu, aksesnya mudah, harganya juga murah,” katanya saat meresmikan kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Sulteng, Kamis (22/9/2016).

Muliaman mengatakan OJK ingin meningkatkan pemahaman masyarakat serta penggunaan industri jasa keuangan.

“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan pesan pada industri jasa keuangan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi agar bergerak dinamis. OJK mengawasi, mengatur industri jasa keuangan agar relevan dengan keinginan meningkatkan kesejahteraan,” kata Muliaman.

Muliaman menyadari, masih rendahnya pemahaman dan penggunaan industri jasa keuangan salah satunya disebabkan jauhnya jarak. Sehingga layanan keuangan menjadi tidak sampai menjangkau masyarakat.

Di sisi lain melihat maraknya kasus penipuan di industri jasa keuangan, Muliaman merasa perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri jasa keuangan.

Untuk mewujudkan layanan keuangan yang mudah diakses masyarakat, Muliaman mengaku, OJK tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dan kerjasama dari pihak lain agar cita-cita tersebut bisa terwujud.

“Ini harus bekerjasama. Saya berharap ini bisa dilakukan dan OJK serta lembaga terkait lainnya bisa membantu mencarikan upaya-upaya terobosan agar akses keuangan bisa kita capai. Akses bisa kita sederhanakan, tapi juga harganya bisa lebih murah,” katanya.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah, OJK juga membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan institusi terkait lainnya sebagai penyebaran untuk memacu literasi dan inklusi keuangan daerah.

Sementara Gubernur Sulteng, Longki Djanggola berharap agar dengan diresmikannya kantor perwakilan baru OJK Sulteng, dapat memberikan suasana kerja yang lebih semangat. “Dan terlihat hasilnya dalam pengawasan OJK di daerah Sulteng,” kata Longki.

Dia juga mengapresiasi, keberadaan kantor perwakilan OJK Sulteng ini menunjukkan bahwa OJK semakin berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di seluruh pelosok.

Longki mengatakan, keberadaan kantor perwakilan OJK diharapkan mampu mendorong kegiatan industri jasa keuangan yang lebih akuntabel. Sebab, saat ini diakui Longki, banyak aksi penipuan yang sayangnya justru dibekingi oleh oknum-oknum yang paham mengenai hukum keuangan negara.

“Selaku Pemerintah Provinsi, kami berharap koordinasi yang sudah berjalan baik, bisa ditingkatkan,” ujar Longki.

Menurut Longki, OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk bertujuan agar semua  kegiatan dalam sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur,adil, transparan dan akuntabel. Sehingga, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Selain itu, OJK juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal itu  sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

“Melihat betapa mulianya tujuan tersebut, maka kita patut berbangga dapat bersama-sama menjadi saksi atas peresmian kantor OJK di Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Hadirnya kantor OJK di Sulteng khsususnya di Kota Palu menurut Longki, sebagai langkah awal OJK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di daerah ini. Walaupun OJIK berpusat di ibu Kota Jakarta, namun OJK telah melebarkan sayapnya ke beberapa daerah termasuk di Provinsi Sulteng.

Ini berarti jelas OJK telah berupaya semakin mendekatkan diri kepada semua masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Semoga dengan fungsi, tujuan dan tugas yang mulia tersebut di bumi Tadulako ini mampu menghadirkan  nuansa dan dinamika keuangan yang positif bagi pereokomian dan  perkembangan daerah Sulteng.

Longki berharap hubungan koordinasi yang terus terjalin dengan baik ini dapat ditingkatkan. Seperti yang terkait dengan rencana pendirian lembaga penjaminan kredit daerah Sulteng dan pengembangan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD), sebagai salah satu BUMD yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Sementara Ketua OJK Sulteng, Syukri A Yunus mengatakan, saat ini ada 106 industri jasa keuangan di Sulteng, yang terdiri dari 23 bank umum, 73 industri keuangan non-bank, 9 bank perkreditan rakyat, serta satu pasar modal.BOB

Latest videos