PALU, MERCUSUAR – Penyidik Kejari Palu menetapkan mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu H Mulhanan Tombolotutu sebagai tersangka, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Palu ke KONI Kota Palu tahun 2014.

Demikian diungkapkan oleh sumber resmi Mercusuar di Kejari Palu, Senin (12/2/2018).

Menurut sumber, penetapan mantan Wakil Wali Kota Palu itu sebagai tersangka merupakan pengembangan dari dua tersangka sebelumnya yakni, mantan Ketua Harian KONI Kota Palu Djikra Gorontina dan Bendahara Kasrianto.

“Pekan lalu ia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Untuk jelasnya konfirmasi ke Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) atau Kepala Seksi Pidana Khusus,” imbau sumber yang enggan disebutkan namanya.

Kajari Palu Subeno SH MM melalui Kepala Seksi Pidsus Efrivel SH MH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Mulhanan Tombolotutu telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di KONI Palu.

Hanya saja, Ia tidak menjelaskan secara terperinci perannya (Mulhanan Tombolotutu) dalam kasus tersebut. Alasannya, kasus itu masih tahap penyidikan.

“Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) tertanggal 5 Februari 2018,” tutur Efrivel pada wartawan , Senin (12/2/2018) sore.

Terkait pemeriksaan saksi-saksi ditahap penyidikan, ia mengaku saat ini tengah berjalan. Jumlah saksi yang akan diperiksa sekira 30 orang, termasuk dua tersangka sebelumnya (Djikra Gorontina dan Kasrianto) dan ahli. “Saksi-saksi ini telah diperiksa untuk dua tersangka sebelumnya,” bebernya.

Disinggung soal jadwal pemeriksaan tersangka Mulhanan Tombolotutu, Efrivel enggan berspekulasi. Namun ia mengaku dijadwalkan secepat mungkin. “Diupayakan dalam bulan ini (Februari),” katanya.

Terkait pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka Mulhanan Tombolotutu, ia mengatakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP. “Sama dengan dua tersangka sebelumnya (pasal). Demikian juga kerugian negara yang didakwakan sekitar Rp837 juta,” tutupnya.

Diketahui, Kamis (28/12/2017) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu hukuman pidana penjara lima tahun, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp287.040.000 subsider pidana penjara satu tahun terhadap Djikra Gorontina.

Sementara Kasrianto Abdi dihukum pidana penjara lima tahun, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp140.713.563,64 subsider pidana penjara satu tahun.

MINTA MANTAN KETUA UMUM DIPROSES

Djikra Gorontina dan Kasrianto Abdi sesaat sebelum sidang pembacaan putusan (vonis), menyampaikan pada Mejelis hakim agar mantan Ketua Umum KONI Kota Palu H.Mulhanan Tombolotutu diproses dalam kasus tersebut. Sebab keduanya menganggap bahwa ia merupakan orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu.

MANTAN KETUA UMUM TERLIBAT

Keterlibatan mantan Ketua Umum KONI Kota Palu H.Mulhanan Tombolotutu dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota Palu ke KONI Kota Palu tahun 2014, juga tertuang dalam putusan Djikra Gorontina dan Kasrianto.

Dalam putusan keduanya menyebutkan bahwa selain memperkaya diri sendiri, terdakwa juga memperkaya orang lain yakni, Ketua Umum KONI Kota Palu H.Mulhanan Tombolotutu. AGK

 

Harian Mercusuar

View all posts