LOLU UTARA, MERCUSUAR – Mantan Walikota Palu Rusdy Mastura atau lebih akrab disapa Cudi membantah selama ini mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Palu terkait dugaan korupsi bantuan dana sosial (bansos) dan hibah tahun 2015. Cudi menegaskan dirinya siap diperiksa dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya.

Cudi mengatakan tidak ada yang salah dalam pengunaan dana bansos dan dana hibah tahun 2015 karena sesuai program yang direncanakan.

“Itu namanya diskresi walikota dan pengunaan dana hibah itu untuk kepentingan umum. Saya tidak pernah melakukan penyelewengan, kalau memang ada silahkan buktikan,” ujarnya sebelum menemui Ketua DPRD Kota Palu, kemarin.

Ia menjelaskan, pengunaan dana hibah untuk Yayasan Nosarara Nosabatutu tidak menjadi masalah. Pasalnya  selama ini proses pendidikan di yayasan tersebut masih membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Kota Palu. “Masa’ kita mau biarkan anak-anak di sana putus sekolah, padahal sekolah kejuruan itu sangat dibutuhkan di daerah,” jelasnya.

Selaku mantan walikota, Cudi mengimbau Walikota Palu sekarang Hidayat untuk lebih memperjuangkan agar Yayasan Nosarara Nosabatutu bisa menjadi sekolah negeri. “Seharusnya jadi pemimpin itu memperjuangkan kepentingan umum,” jelasnya lagi.

Kepada Mercusuar awal Mei lalu,  Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu Irmawati Alkaf mengatakan   mekanisme penganggaran dan pencairan hibah kepada kelompok masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD yang telah disempurnakan menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Menindaklanjuti Permendagri tersebut, Pemkot Palu kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Kota Palu.

Dalam Perwali tersebut persyaratan kelengkapan administrasi pencairan hibah kepada kelompok masyarakat jelas diatur, antara lain surat permohonan/proposal, Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Walikota dengan penerima hibah dan tanda terima/kwitansi dari penerima hibah. Apabila dokumen pendukung telah disesuaikan maka pencairan hibah/bansos dapat segera direalisasikan. RES

Resti Ananda Putri

View all posts