PALU, MERCUSUAR – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu diketuai, I Made Sukanada SH MH menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mantan Sekretaris DPRD (Dekab) Banggai Kepulauan (Bangkep), Melky Walalangi pidana penjara satu tahun dua bulan atau 14 bulan, Kamis (15/9/2016). Selain itu, ia juga dihukum membayar denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Sementara terdakwa lainnya yang juga mantan Sekwan Dekab Bangkep, Agli dihukum lebih ringan, yakni pidana penjara satu tahun dan denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan. Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di Dekab Bangkep tahun 2012-2013. Melky Walalangi selaku Sekretaris Dekab Bangkep tahun 2008 hingga Juli 2012, sedangkan Agli sejak bulan Juli 2012 hingga tahun 2015.

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001, dalam dakwaan subsidiair,” tegas I Made Sukanada didampingi hakim anggota Muh Nur Ibrahim SH MH dan Darmabsyah SH.

Barang bukti dalam kasus tersebut, lanjut I Made, dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Sulaeman Husen. Dalam amar putusan majelis hakim menyebut pertimbangan perbedaan hukuman yang harus diterima kedua terdakwa.

Inti pertimbangannya, terdakwa Agli aktif memotivasi anggota dekab untuk mengembalikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut berhasil mengembalikan temuan BPK. Sementara terdakwa Melky Walalangi tidak ada upaya mengingatkan anggota dekab untuk mengembalikan temuan BPK, hingga saat ia menjabat tidak ada pengembalian.

“Atas putusan ini terdakwa memiliki hak, yakni pikir-pikir, menerima atau menempuh upaya hukum dengan tenggat waktu tujuh hari,” ujar I Made.

Mendengar penjelan tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya masing-masing menyatakan menerima. Demikian dengan JPU. “Menerima,” singkat JPU, Andi SH.

Sebelumnya, Senin (15/8/2016), JPU menuntut kedua terdakwa masing-masing pidana penjara satu tahun enam bulan, serta denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001, dalam dakwaan subsidiair,” tandas JPU, Soetarmi SH.AGK

Komentar

komentar