PALU, MERCUSUAR – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu diketuai, Dede Halim SH MH menyatakan terdakwa mantan Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Donggala, Supriono S.Ag M.HI bersalah, Kamis (3/11/2016).

Olehnya, terdakwa Supriono dihukum pidana penjara satu tahun dua bulan atau 14 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan. Selain itu, ia juga didenda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Supriono merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran program Bimas Islam pada Kantor Kemenag Kabupaten Donggala tahun 2013. Pada pelaksanaan anggaran program itu, ia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Menyatakan terdakwa Supriono bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair,” tegas Dede Halim didampingi hakim anggota, Ernawaty Anwar SH MH dan Margono SH MH.

Sementara barang bukti (Babuk) berupa dokumen, lanjutnya, dikembalikan ke Kemenag Donggala. Adapun babuk berupa uang tunai Rp500 ribu dan uang tunai Rp171.275.000 pengembalian dari pegawai Kemenag Donggala serta terdakwa, dirampas untuk negara.

Dalam amar putusan majelis hakim setebal 502 halaman itu, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tipikor. Pertimbangan meringankan, sambung Dede, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang dinikmatinya.

“Atas putusan ini, terdakwa dan JPU dapat menyatakan sikap piker, menerima atau menempuh upaya hukum dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang,” ujarnya.

Mendengar penjelasan tersebut, terdakwa Supriono yang tidak didampingi penasihat hukumnya langsung menyatakan menerima. Sementara JPU menyatakan sikap berbeda. “Pikir-pikir,” singkat JPU, Nurrochmad Ardhianto SH.

Diketahui, Kamis (29/9/2016) lalu, JPU menuntut terdakwa Supriono pidana penjara satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, serta denda Rp50 juta subsidair enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Supriono bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair,” tandas JPU, Nurrochmad Ardhianto SH.AGK

Harian Mercusuar

View all posts