SIGI,MERCUSUAR-Lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi di pecat, mengingat kelima oknum PNS tersebut, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabupaten Sigi, Selvy, SH, Rabu (10/1/2018). Pemberhentian lima oknum PNS tersebut,  sejak 28 Desember 2017.

Katanya, kelima oknum tersebut sebelum diberhentikan masih tercatat sebagai pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kesehatan, Dinas PUP, BKPSDM dan Pegawai di Bagian Humas Pemkab Sigi.

“Kelima oknum PNS tersebut dengan nama Ilham Lahaua, S,Sos, (KPU) Lukman, SKM, (Dinas Kesehatan), Mohamad Fadly, ST, (Dinas PUP)  Mohamad Idham,SE, (BKPSDM) dan Roy Kristian (Bagian Humas Pemkab Sigi). Tiga oknum PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat karena permasalahan hukum yakni Ilham Lahaua, S,Sos,  Mohamad Fadly,ST dan Mohamad Idham,SE, sedangkan Lukman,SKM dan Roy Kristian di berhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, terkait kedisiplinan,” jelasnya.

Kata dia, Ilham Lahaua, S,Sos dengan nomor Surat Keputusan (SK) pemecatan 880-602 tahun 2017, Lukman, SKM dengan nomor SK pemecatan 880-603 tahun 2017, Mohamad Fadly, ST dengan nomor SK pemecatan 880-604 tahun 2017, Mohamad Idham,SE dengan nomor SK pemecatan 880-605 tahun 2017 dan Roy Kristian dengan nomor SK pemecatan 880-616 tahun 2017.

Menurut, Selvy, selain memecat lima PNS, BKPSDM juga menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua PNS tenaga kesehatan bernama Risna dan Lizza, berupa  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Pemecatan PNS di Sigi terus disampaikan baik saat apel maupun kegiatan lain, hal tersebut dilakukan agar menjadi perhatian bagi PNS yang lain. Bupati dan Wabup Sigi, tidak main-main dalam penegakan kedisiplinan PNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Kemungkinan bukan hanya lima orang PNS yang di pecat, namun masih banyak yang akan menyusul. Ditegaskan apabila ada PNS malas atau kurang hadir dapat diberikan sanksi,  bahkan bisa diberikan sanksi pemecatan,” tutupnya.AJI

Resti Ananda Putri

View all posts