TANAMODINDI, MERCUSUAR – Berdasarkan Perpres RI Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktek Pungli di Indonesia.

Satgas Saber Pungli ini merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi dibidang hukum yang akan memantau sektor pelayanan publik di Indonesia.

Sofyan Farid Lembah
Sofyan Farid Lembah

Satgas tersebut bertugas memberantas praktek pungli di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana.

Ombudsman RI Pewakilan Sulteng sebelum terbentuknya Satgas tersebut sudah banyak menerima laporan dari masyarakat tentang pungli dibeberapa instansi pemerintah, khususnya di Kota Palu.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, H Sofyan Farid Lembah mengatakan di Kota Palu ada beberapa instansi pelayan publik yang telah dilaporkan banyak terjadi praktek pungli. Diantaranya kata dia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Dinas Perhubungan baik Kota Palu, Sigi dan Donggala, Layanan pembuatan SIM Satlantas Polres Palu dan Kantor Samsat. Sementara yang terbanyak laporan masuk di Disgukcapil Kota Palu.

Sofyan mengatakan bahwa kasus–kasus Pungli di Sulteng, khususnya di Kota Palu yang dilakukan oknum petugas sudah lama terjadi. Saat ini pemerintah lebih tegas dalam pemberantasan pungli dengan membentuk Satgas Saber Pungli di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Sofyan, berdasarkan laporan masyarakat terkait praktek pungli, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng juga nantinya akan melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku.

“Kami juga nanti akan melakukan OTT terhadap praktek pungli yang sering dilakukan oleh beberpa oknum di salah satu Dinas di Kota Palu. Semua data terkait Pungli sudah kami kumpulkan, tinggal melakukan operasi,” ujarnya.TIN

Harian Mercusuar

View all posts