SIGI,MERCUSUAR-Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), merupakan peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Sigi, Sutopo Sapto Condro, Jumat (12/1/2018). Kasubag program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus mampu menyusun Lakip.

Katanya, Lakip hingga saat ini masih dipandang sebagai sebuah media yang statis hanya dalam kerangka penyusunan dokumen sebagai laporan. Padahal, berjalannya mekanisme pertanggung jawaban kinerja, mengharuskan adanya sebuah sistem yang hidup dan dihidupkan.

“Sistem yang hidup dan dihidupkan itu terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara transparan, dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan,”jelasnya.

Kata dia, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan kebajikan, serta dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda menyusun visi dan misi, termasuk hasil-hasil apa yang akan dicapai selama masa pemerintahannya.

“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban, untuk menyusun LAKIP yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang panduan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tandasnya.AJI

Harian Mercusuar

View all posts