BIKIN TABEL

Daftar Sembilan  Parpol Yang Diterima Gugatannya :

  1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
  2. Partai Bulan Bintang (PBB)
  3. Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)
  4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
  5. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
  6. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
  7. Partai Bhinneka
  8. Partai Republik
  9. Partai Rakyat

 

Gugatan Sembilan Parpol Dikabulkan

PALU, MERCUSUAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, masih menunggu Surat Edaran dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait dikabulkannya gugatan Sembilan Partai Politik (Parpol) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

“Kita masih menunggu surat edaran dan petunjuk teknis dari KPU RI terkait gugatan 9 Parpol yang dikabulkan Bawaslu RI,” ujar Komisioner Devisi Teknis KPU Palu, Chairil saat dihubungi media ini, Minggu (19/11/2017).

Menurutnya, KPU Palu belum berani mengambil tindakan apa pun selama belum ada surat edaran dan petunjuk teknis dari KPU RI. Chairil mengaku, pihaknya baru menerima surat edaran yang isinya meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menunggu surat edaran selanjutnya.

“Surat edaran yang kita terima, baru meminta kita menunggu surat edaran selanjutnya,” katanya.

Chairil menambahkan, dari Sembilan Parpol yang gugatannya di terima Bawaslu RI, hanya tiga Parpol yang selama ini diketahui oleh KPU Kota Palu yakni Partai IDAMAN, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara 6 partai lainnya, belum pernah melapor akan berkonsultasi dengan KPU Palu.

“Dari enam Parpol yang menggugat itu, hanya tiga itu yang kita tahu,” tandasnya.

Sebagaimana kita ketahui, Bawaslu RI mengabulkan gugatan sembilan yang melaporkan KPU. Gugatan yang diajukan terkait pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu).
Dalam putusannya Bawaslu mengatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. Mengenai tata cara prosedur pendaftaran Parpol.
“Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendafatran partai politik peserta pemilu,” ujar Abhan dalam sidang pembacaan putusan, di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Abhan juga memerintahkan KPU untuk menerima dan memeriksa kembali kelengkapan berkas Partai Politik. KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan putusan tiga hari kerja sejak pembacaan putusan dibacakan.
“Memerintahkan KPU RI memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen sesuai ketentuan pasal 176 ayat 1 UU pemilu,” kata Abhan. FUL

 

 

Harian Mercusuar

View all posts