DONGGALA, MERCUSUAR – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala 2018 yang telah memasuki persiapan untuk melaksanakan tahapan demi tahapan mulai Agustus 2017 hingga pada puncaknya voting day (hari pencoblosan) 27 Juni 2018, ternyata masih menemukan sejumlah kendala. Sehingga KPU Kabupaten Donggala sebagai penyelenggara merasa gamang melaksanakan pesta lima tahunan itu.

Kegamangan yang dirasakan oleh KPU Donggala, terungkap saat dilaksanakan pertemuan antara pihak KPU Donggala, DPRD Donggala dan Pemerintah Kabupaten Donggala, di ruang rapat II DPRD Donggala, Senin (15/5/2017).

Ketua KPU Donggala, Moh. Saleh yang hadir bersama tiga komisioner lainnya dan sekretaris KPU Donggala, Moh. Yahya mengatakan, hingga saat ini kesiapan penyelenggaraan Pilkada Donggala masih sebatas diatas kertas dalam bentuk teknis tahapan, disebabkan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30 miliar lebih belum terealisasi.

Bahkan anggaran Pilkada yang terbagi dalam dua tahap, yaitu 2017 dan 2018 ini juga masih dipersoalkan jumlahnya karena disinyalir terjadi pemotongan anggaran oleh Pemkab Donggala. Untuk anggaran 2017 yang diusulkan Rp8,9 M dipangkas menjadi Rp7,5 miliar karena masih dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah item belanja.

“Semua tahapan sudah dibahas rutin, juknis semua juga sudah lakukan, padahal ini masih tanda tanya. Adakah uangnya?,” ujar Moh. Saleh.

Kegundahan KPU Donggala ini cukup beralasan karena hingga pertemuan tersebut, belum dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Ketua KPU Donggala dan Bupati Donggala. Sementara dua daerah di Sulteng (Pariigi Moutong dan Morowali) yang juga menyelenggarakan pilkada sudah tuntas dengan persoalan NPHD beserta besaran anggarannya.

Olehnya Ketua KPU Donggala dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Donggala, Abd. Rasyid dan dihadiri ketua dan anggota Komisi II Dekab Donggala itu, menegaskan tidak akan menyelenggarakan Pilkada jika NPHD belum dilaksanakan.

“Bukan pekerjaan mudah di KPU. Nah, kalau misalnya ini diolor-olor, mungkin pemda dengan kesibukannya, masing-masing punya kesibukan, terlupakan dengan penyelenggaraan 2018? No problem di kita,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pemkab Donggala, yang dipimpin Sekkab Donggala, Aidil Nur, Asisten Keuangan dan Umum, Hery Suwarno dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) , Rahman L. Lugu menegaskan akan memenuhi apa yang menjadi keluhan dari KPU Donggala.

Kepala DPKAD, Rahman menuturkan, pemerintah tetap memenuhi anggaran yang diminta oleh KPU Donggala. Untuk anggaran 2017 yang dianggarkan Rp7,5 M akan ditambah Rp1,4 M pada Oktober 2017 saat pembahasan perubahan APBD 2017, sehingga menjadi Rp 8,9 M.

Demikian pula sisanya akan dipenuhi pada 2018 pada saat pembahasan APBD 2018 pada Nopember 2017 sehingga total penyelenggaraan Pilkada Donggala 2018 sebesar Rp30 miliar lebih.

“Kalau NPHD yang kita sepakati, bisa sebentar sore kita buat yang penting ada persetujuan dari dewan,” tandasnya. HID

 

Harian Mercusuar

View all posts