PARMOUT, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng Longki Djanggola melalui Asisten II Pemprov Sulteng Elim Somba, meminta kepada LKPP agar dapat melakukan perbaikan regulasi atas pelaksanaan pengadaan  barang dan jasa supaya dapat lebih efesien dan efektif.  Hal itu ditekankan karena melihat fakta bahwa  tindak pidana korupsi  70 – 80 persen terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.

“Perlu dilakukan LKPP inovasi penyempurnaan Hardwere dan softwere,” kata Elim membacakan sambutan Gubernur pada Rapat kerja  (Raker) layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) tahun 2016 se Sulawesi Tengah di Auditorium kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (8/11/2016).

lpse-2Dikatakan Elim, dalam mewujudkan Clean Governent dan Good Goverment melalui tata kelola pemerintahan berbasis E- goverment di Sulteng dan 5 kabupaten yakni, Sigi, Tojo Unauna, Banggai, Morowali dan Morowali Utara yang difasilitasi KPK RI, di mana telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kota Surabaya mengenai penggunaan aplikasi E- goverment.

“Untuk memaksimalkan peran LPSE versi 4.1 dengan harapan semakin memberikan kemudahan baik untuk penyedia maupun panitia dalam melakukan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” pintanya.
Ketua panitia pelaksana Raker teknis LPSE, Saiful Anwar Hasibuan menyampaikan bahwa pelaksanaan Raker LPSE tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi kabupaten/kota tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dan juga untuk mensosialisasikan penerapan program SPSE V.4.1. Hal ini merupakan program LPSE terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

“Sehingga kedepan LPSE provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pengadaàn yang efektif, efisien dan akuntabel,” tutur Saiful.
Sementara itu Wakil Bupati Parmout, Badrun Nggai mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan berbagai pihak pada pelaksanaan rapat teknis LPSE se- Sulteng yang digelar di Parmout. Dikatakan, LPSE di Parmout pada tahun 2016 ini telah mendapat penghargaan dari LKPP atas kepatuhan terbaik dalam pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.  Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati  Badrun Nggai  untuk menjadi motivasi pada kinerja LPSE.
“Supaya dapat meningkatkan dan memperbaiki layanan dalam pelaksanaan pengadàan barang dan jasa melalui elektronik,” katanya.

Sekretaris LKPP, Salusra Widya mengapresiasi atas penyambutan dan penghargàn yang diberikan baik Kabupaten Parmout dan Sulteng secara umum. Selain itu, Salusra juga mengapresiasi LPSE Provinsi Sulteng dan Parmout atas prestasi dalam pelaksanaan pengadàn barang dan jasa melalui LPSE, sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
“LKPP akan terus mengembangkan regulasi perbaikan  layanan LPSE dalam hal pengadaan barang dan jasa termasuk perubahan Pepres 54 tahun 2010,” katanya.
Dengan pengembangan itu kata Salustra, dapat terealisasi suatu sistem pengadaan barang dan jasa yang sangat efektif, efisien dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang Clean Goverment dan Good Goverment.

LKPP saat ini tambahnya, telah mensosialisasikan  program terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah  yang disebut SPSE V.4.1.  Di mana program SPSE V.4.1 sudah terintegrasi dengan sistem SIRUP, sehingga lebih memudahkan pengadaan barang dan jasa.

Diakhir sambutannya, Salusra menegaskan bahwa kualitas pengadaan barang dan jasa dapat terwujud atas komitmen penyedia jasa. Olehnya, pejabat pengadàan dapat mematuhi ketentuan kontrak yang sudah ditanda tangani bersama.
Raker itu dihadiri beberapa pejabat provinsi di antaranta, Kepala Biro Administrasi dan  Pembangunan, Yanmar Nainggolan serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Ridwan Mumu. BOB

Komentar

komentar

Harian Mercusuar

Lihat semua tulisan