TALISE, MERCUSUAR – Celebes Research Center yang merupakan lembaga yang konsen terhadap perkembangan provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai bahwa ketua Ombudsman Perwakilan Sulteng, H Sofyan Farid Lembah sebagai penyebar opini negatif kepada public bahwa reklamasi di teluk Palu salah.

Direktur Celebes Research Center, Danel Lasimpo dalam Siaran Persnya, Senin (7/11/2016) mengatakan, Ombudsman Perwakilan Sulteng pada 20 Juni 2014 yang lalu, telah memanggil Perusahaan daerah (Perusda) Kota Palu untuk mengklarifikasi dokumen terkait reklamasi. Namun dalam perjalanannya kata Danel, secara sepihak telah memvonis bahwa reklamasi dalah procedural padahal Polda dan Penyidik PPNS belum mengambil kesimpulan terkait penyidikan yang sedang dilakukan.

“Dalam akun Facebook, ketua Ombudsman perwakilan Sulteng, Sofyan Lembah secara nyata menyebar opini negatif kepada publik bahwa reklamasi teluk Palu salah. Ketua Ombudsman sangat tidak mencerminkan statusnya sebagai ketua lembaga Negara yang baik, bahkan terkesan lebih sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” Kata Danel dalam siaran persnya.

Danel menjelaskan bahwa, sesuai Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu, telah mengumumkan dimedia cetak terkait rencana pemberian izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi dan meminta masukan semua pihak untuk memberikan saran dan masukannya.

“Tidak satupun pihak bahkan Ombudsman yang kompain atau protes pada saat itu, sehingga Pemkot Palu menerbitkan izin – izin yang dimaksud tersebut,” ujarnya.

Danel sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh ketua Ombudsman perwakilan Sulteng yang secara jelas dan nyata melaupaui kewenangannya dengan membuat release di media cetak dan memposting dalam akun media sosial-nya, bahwa Obudsman perwakilan Sulteng telah melakukan penyegekan terhadap reklamasi di teluk Palu dan itu sangat tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU RI Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Danel juga mengungkapkan bahwa dari hasil investigasi yang telah dilakukan, penolakan reklamasi di teluk Palu tepatya yang ada di Kelurahan Talise, Silae, dan Lere bukan murni dilakukan oleh masyarakat yang seharunya terkena dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Talise kata dia, dilakukan oleh para pemilik lahan penggaraman yang berniat menjual arel mereka yang sampai dengan pelaksanaan reklamasi belum sepenuhnya terjual sehingga beberapa oknum yang arealnya belum terjual membuat gerakan penolakan samapi dengan melakukan penyegelan diareal reklamasi.

Menurutnya, pemasangan papan atau plang larangan reklamasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PPNS Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Ombudsman RI beberapa waktu lalu, hanya mengutip salah satu pasal dalam peraturan daerah (Perda) RTRW Kota Palu tanpa menyertakan pasal lainnya yang dapat menimbulkan asumsi dan opini negatif masyarakat. Padahal kata dia, saat ini sudah ada Moratorium dari Walikota Palu dan masih menunggu penyidikan terkait kelengkapan dokumen reklamasi.

Kejanggalan yang kedua lanjut Danel, tidak adanya logo Pemkot Palu di papan pengumuman tersebut, padahal yang dikutip dalam pengumuman tersebut adalah Perda RTRW Kota Palu.TIN

Kartini Nainggolan

View all posts

Latest videos